Home / Politik / 2 Tahun Liliane Aitonam Tuntut Keadilan,Segera PAW Wellem Wattimena

2 Tahun Liliane Aitonam Tuntut Keadilan,Segera PAW Wellem Wattimena

AMBON,N25NEWS.COM – Setelah keluar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 252/DPP-PHPU/2014 perkara perdata khusus Mahkamah Partai Demokrat melawan Wellem Z Wattimena tanggal 16 September 2014, Liliane Aitonam  menyampaikan pengantar  pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) untuk posisi anggota DPRD dari Partai Demokrat atas nama Wellem tersebut.

Akan tetapi, disayangkan putusan sah/tertinggi tersebut rupanya tak di anggap baik oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun Dewan Perwakilan Cabang (DPC) maupun Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Sedang, faktanya jelas. isi putusan terkait perkara oleh Mahkamah Partai dikatakan bahwa, saudara Wellem Wattimena jelas telah melanggar Aturan Dasar Aturan Rumah Tangga serta Kode Etik Partai dengan Melakukan penggelembungan suara hampir mencapai 1000 lebih pada pemilihan legislatif 2014-2019 pada Dapil 3 Maluku Tengah,” ungkap Liliane saat dikonfirmasi N25NEWS.COM, Senin, (16/04) di Ruang Kerjanya.

Kepada Media, sebagai kader Partai Demokrat Dirinya mengakui kekecewaan yang mendalam terhadap DPD seiring  melanjutkan isi dari putusan  tertinggi tersebut.

“Sejauh ini, komunikasi telah di saya lakukan. Dan itu sudah hampir dua tahun saya menunggu. Namun sampai saat ini, tak ditindaklanjuti sama sekali. Mereka bilang harus ada surat dari DPP lagi. Untuk itu, saya merasa proses saya ini kemudian dijadikan seperti ibarat bola pingpong. Di oper kesana dan kemari,” bebernya.

Menurutnya, keputusan tersebut, adalah benar. Oleh karena putusan tersebut tertinggi. Yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai. Sehingga dirinya kemudian mengganggap ada indikasi  politik dalam prosesnya.

Liliane mengatakan ini merupakan akhir dari jalan panjang yang dilakukannya di Partai Demokrat untuk menegakkan putusan Mahkamah Partai.

Pasalnya, PAW ini sudah ditetapkan oleh Mahkamah Partai di Jakarta sejak 2014 lalu. PAW kata Agus dilakukan setelah pemberhentian Wellem sebagai anggota Legislatif terpilih Dapil Maluku tengah periode 2014-2019 karena melanggar AD/RT.

Baca juga :   Pentury : PAW Harus Melalui Mekanisme Normatif

Menurut Liliane, tidak ada lagi alasan untuk menunda proses PAW tersebut. “Usul PAW ini sudah ditetapkan oleh MP sejak bulan September 2014 dan putusan tersebut hampir 2 (dua) tahun tertunda oleh pihak DPC Maupun DPD atas dasar penantian surat keputusan yang dilayangkan oleh DPP,” katanya.

“Hasil Pertimbangan Hukum Mahkamah Partai kata Liliane dalam putusannya sudah menegaskan bahwa sengketa Pileg 2014 tersebut menjadi kewenangan partai politik yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat dan sesuai UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 32 dan 33,” tutupnya.(Jojo)

About admin

Check Also

Remona Optimis Partai Berkarya Nyumbang 3 Kursi DPRD SBB dan 1 Kursi DPRD Provinsi Maluku diPileg 2019

SBB,N25NEWS.COM – Dihari ulang tahun ke 2 Partai Berkarya yang digelar oleh DPD Partai Berkarya …