Home / Maluku / 2018 Kemenag Maluku Dapat Kuota Formasi CPNS Oleh : Gali Markalin
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. DR. Phil.H M. Nur Kholis Setiawan, MA

2018 Kemenag Maluku Dapat Kuota Formasi CPNS Oleh : Gali Markalin

“Setiawan menjelaskan, kewengan untuk  menyampaikan informasi adanya formasi CPNS seharusnya menjadi kewengan Sekjen bukan dirinya sebagai Irjen, tetapi sifatnya hanya membantu mendorong Sekjen”

AMBON,N25NEWS.COM  – Meskipun sebelum penyampaian formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 telah disampaikan Kepala Biro (Karo) Kepegawaian Kementerian Agama (Kemenag) RI  Drs H Ahmadi dalam pembukaan Diklat di BDK Waiheru Ambon belum lama ini, hal senada juga disampaikan  Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. DR. Phil.H M. Nur Kholis Setiawan, MA kalau ditahun 2018 ini ada kuota formasi CPNS di sutuan kerja (satker) Kemenag Maluku.

Kepada wartawan di Ambon, Jumat(10/5) Setiawan menjelaskan, kewengan untuk  menyampaikan informasi adanya formasi CPNS seharusnya menjadi kewengan Sekjen bukan dirinya sebagai Irjen, tetapi sifatnya hanya membantu mendorong Sekjen.

Hal itu kata Setiawan, bahwa selama menjalankan tugas sebagai Irjen di Kemenag RI dalam melakukan kunjungan kerja di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan, mendapat fiding informasi, terkait dengan kebutuhan sehingga saat dilakukan rapat pimpinan (rapim) telah disampaikan daerah mana-mana yang sangat membutuhkan penambahan pegawai.

“Saya sebagai Irjen tentu tidak punya kewengan untuk membicarakan hal itu, tetapi saya hanya membantu mendorong Sekjen, karena yang punya menyampaikan formasi CPNS di kementerian, tapi kewenangannya ada diwilayah Sekjen, tetapi informasinya tahun ini memang ada,”akuinya.

Oleh karena itu, setelah mendapat masukan dari berbagai daerah khususnya di Maluku setelah melakukan kunjungan kerja, kepada Menteri Agama (Menag), selaku Irjen sudah menyampaikan kalau provinsi Maluku untuk beberapa Kabupaten/kota, masih sangat urgen membutuhkan formasi CPNS, sehingga Maluku menjadi layak untuk diprioritaskan di tahun 2018.

Meskipun nantinya dalam proses pembagian akan dilakukan secara nasiona, namun kemudian data-data kebutuhan yang sudah ada kembali dilakukan kroscek sehingga nantinya ada dorongan dari Irjen  agar kebutuhannya segera dipenuhi sesuai alokasi formasi yang tersedia.

Baca juga :   DPD RI Secara Rutin Menidaklanjuti Pemeriksaan BPK

Terlepas dari itu ditanya soal tiga kabupaten pemekaran yakni, Maluku Barat Daya (MBD), Buru Selatan (Bursel) dan Kota Tual yang hingga saat ini belum memiliki bangunan perkantoran sendiri, kata mantan Direktur Pendidikan Madrasah bahwa  semua infrasturuktur yang menyangkut dengan pembangunan fisik baru tetap akan dibangun sembil menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.

“Meskipun dari kami sudah melakukan koordinasi tetapi semua kewengan yang menyangkut dengan moratorium itu semua menjadi kewengana pemerintah pusat,”ungkapnya. (SM

About admin

Check Also

ASDP Tambah Jalur Mudik Gratis Lebaran Oleh : Gali Markalin

AMBON,N25NEWS.COM -Setelah sebelumnya jalur Galala-Namlea, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Persero Cabang Ambon …