Breaking News

Mencermati isu gerakan People Power yang meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia...

Dikirim oleh n25news.COM pada Senin, 20 Mei 2019

4 OKP Cipayung Plus Kota Ambon Tolak People Power

AMBON,N25NEWS.COM – Melihat dan mencermati isu gerakan People Power yang meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ,hal ini membuat empat Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Ambon yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia(GMKI),Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)mengeluarkan pernyataan sikap keras menolak isu gerakan people power.

Pernyataan sikap yang di ambil oleh empat OKP Kota Ambon ini di lakukan di sekretariat GMNI Rumah Tiga Ambon minggu (19/05) yang di awali buka puasa bersama.

Menyikapi hal tersebut, Ketua GMKI Cabang Ambon Almindes Syauta mengawali pernyataan sikap tersebut menyatakan bahwa pernyataan sikap yang mereka leluarkan itu di landasi karena melihat situasi perpolitikan 2019 ini,muncul berbagai macam isu publik yang sifatnya intoleran dan mengarah pada radikalis dan mencuat dan menjadi perhatian public yaitu isu People Power.

“People Power menurut Kami (GMKI) kalau hadir dan membawa dampak positif itu tidak masalah tapi kalau terjadi riak-riak dan berbagai macam stakment dari segelintir orang yang mengarah pada intoleran dan radikalisme, nah ini yang membuat kami menolak dengan keras,demi menjaga keutuhan dan keamanan bangsa ini,”ujar Syauta.

Sejalan dengan Syauta, Ketua GMNI Soejahri Soemar menegaskan bahwa isu people power kalau di laksanakan saat ini tidak tepat Karena penyelengara pemilu sudah bekerja dengan baik,kalaupun di laksanakan nanti di kwatirkan akan di tunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Kalau people power yang di lakukan pada tahun 1998 itu,melawan resim yang otoriter,jadi tepat karena saat itu ekonomi dalam keadaan krusial, namun di tahun 2019 ini people power kembali hadir dan kami melihat perpolitikan nasional seolah-olah di serakan pada mekanisme pasar bebas sehingga apapun yang terjadi secara idologis,secara ekonomis dan secara politik di serakan ke people power,”tegas Soemar.

Baca juga :   Menkes RI Berikan Nama RSUP dr.J.Laimena,Gubernur Maluku Sampaikan Apresiasi

Hal ini juga di pertegas oleh Ketua KMHDI Pujo Wismono yang menyatakan bahwa isu people power, itu sama dengan isu intoleransi dan radikalisme.

“Sehingga hal ini kami Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI)bersikap menolak dengan keras penggunaan people power,”ujarnya.

Sementara Ketua PMII kota Ambon dengan menutup konfrensi pers menuturkan sejarah people power di Indonesia,sebelumnya telah dilakukan yang dikenal dengan nama reformasi,kala itu kekuatan rakyat di gunakan, semata mata karena Indonesia dilanda krisis berkepanjangan,bukan karena murni urusan politik.

“Saat ini Kami menilai kekuatan rakyat tahun 2019 adalah untuk kepentingan politik dan golongan. Apalagi pemangku kepentingan ini telah mem-pencundang-i Pemilu 2019 dengan sikap lawan. Tentu ini melawan konstitusi negara. Kami lawan,” pungkasnya.

Adapun 3 pernyataan sikap keras itu adalah :

1.mengecam setiap individu maupun kelompok yang merencanakan akan melaksanakan tindakan yang ingin memecah bela kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (People Power).

2.Kami menhimbau kepada seluruh lapisin masyarakat ada di negeri pela gandong untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang di buat oleh segelintir orang maupun kelompok karena nantinya merusak tatanan hidup orang basudara.

3.mendukung penyelengara pemilu dan instrument pendukung lainnyadalam mensukseskan pemilu 2019.

Mencermati isu gerakan People Power yang meresahkan masyarakat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia…

Dikirim oleh n25news.COM pada Senin, 20 Mei 2019

About admin

Check Also

Tim Tanggap Darurat DPRD Maluku Tinjau Pelayanan Kesehatan Tulehu

Alimudin : Sudah Tidak Ada Pasien Prabayar AMBON,N25NEWS.com -Mendengan informasi adanya pemberlakukan pelayanan kesehatan pra …

×

N25NEWS.com