Ada Apa Dengan BPN Ambon? Melakukan Pengukuran Di Atas Lahan Yang masih Bersengketa Di Jalan Sam Ratulangi

AMBON,N25NEWS.com – Langkah Badan Petanahan Nasional (BPN) Kota Ambon yang melakukan pengukuran lahan RM Ayah di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 12.30 wit kembali di tolak Kuasa Hukum keluarga Palar Johanis L Hahury.SH.,M.H.

Menurut Hahury,lagi-lagi BPN Kota Ambon kembali melakukan perbuatan melawan hukum mengukur tanah yang masih dalam objek sengketa,hal ini jelas sesuai prosedur perundang-undangan sebagaimana dalam PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 45 tentang pendaftaran tanah.

Apalagi ngototnya BPN Kota Ambon untuk melakukan pengukuran tersebut di saat berkunjungnya 5 menteri di Kota Ambon yang semua keamanan tertuju pada kunjungn 5 pejabat nasional tersebut. Jangan-jangan ada pihak yang hendak memprovokasi masyarakat terkait kedatangan para pejabat tersebut.

Hal ini sangat disayangkan Kuasa Hukum dari Keluarga Palar, Johanis L.Hahury, karena hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan, karena semua perhatian public dan keamana tertujuh pada kunjungan 4 menteri tersebut.

Selain itu sebagai Kuasa Hukum dari keluarga Palar, Johanis Hahury melihat bahwa keterlibatan instansi tersebut dalam pengukuran tidak punya legalitas atau legal standing karena tidak dapat menujukan Surat Perintah atau Surat Kuasa untuk melakukan pengukuran.

“Pada saat mau melakukan pengukuran sebagai Kuasa Hukum saya meminta SK atau surat perintah tugas. Tapi ternyata mereka tidak bisa menunjukan baik itu pihak kelurahan maupun Kepolisian. Sedangkan surat tugas pengukuran dari BPN ternyata mengandung cacat administrasi karena bukan saja melanggar peraturan perundang-undangan, surat tersebut tidak dirandangani oleh Pemohon yakni orang suruhan Lenny Christianto sebagai pihak pemohon tidak tanda tangani Surat Tugas tersebut,”Jelas Hahury.
Mestinya secara hukum kata Hahury Kepala BPN Kota Ambon harus menolak permohonan pengukuran tanah objek sengketa tersebut dan tidak menandatangani Surat Tugas Pengukuran objek sengketa bernomor 435/STP/2020, tertanggal 23 Juli 2020.Hal ini sesuai dengan PP Nomor 24 1997 pasal 45.

“Saya mempertanyakan mengapa Kepala BPN menerbitkan Surat Perintah tersebut yang nyata-nyata melanggar hukum? dan mengapa pula ada anggota Polda Maluku yang kami duga digerakan oleh pak Harno Direskrimum Polda Maluku turut serta dalam kegiatan BPN yg melanggar hukum?,”tambah Kuasa Hukum Keluarga Palar Johanis L.Hahury.SH.,M.H.

Hahury kembali mempertegas bahwa seharusnya kepala BPN Kota Ambon menolak permohonan pendaftaran tanah yang masih menjadi objek sengketa di pengadilan.

“Pengukuran yang di lakukan BPN Kota Ambon pada kamis 23 Juli 2020 tidak berdasarkan hukum sehingga saya sebagai Kuasa Hukum Keluarga Palar menyatakan pengukuran tersebut cacat hukum dan keberatan,”ujarnya.

Hal ini katanya telah terjadi Penyalagunaan wewenang, perbuatan melanggar hukum sehingga pihaknya sebagai Kuasa Hukum keluarga Palar merasa keberatan. BPN Ambon tahu bahwa hukum melarang pengukuran untuk pendaftaran tanah, mengapa BPN nekat lakukan pengukuran tanah secara melanggar hukum?.

Demikian pula pelepasan dan peletakan Polisi Line didepan rumah atau lahan yang masih bersengketa tersebut. Ketika ditanya surat perintah kehadiran dan keterlibatan oknum2 Polda Maluku oleh Kuasa Hukum keluarga Palar,pihak Kepolisian tidak bisa menunjukan Surat perintah tugas dalam kegiatan pengukuran tanah ilegal tersebut, hal ini menimbulkan tanda tanya besar.

“Untuk itu saya Johanis.L.Hahury sebagai Kuasa Hukum keluarga Palar, meminta agar Kapolda turun tangan dan memeriksa orang-orang yang turut serta dalam pengukuran tanah sengketa tersebut. Keterlibatan anggota Polda Maluku dalam pengukuran tanah objek sengketa tersebut, kami duga kuat menyalahi tugas dan wewenang menurut UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia,”jelasnya.

Sebagai Kuasa Hukum dari Keluarga Palar kami akan terus melakukan segala langkah hukum yang tersedia, untuk mencari dan peroleh keadilan guna melindungi kepentingan dan hak hukum dari kliennya.

Terkait dengan permasalahan sengketa tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019 Polisi telah memangsang Polis Line dan pada tanggal 16 Juli 2020 Polis Line dilepas pihak Kepolisian, setelah terjadi perlawanan pada saat pengukuran, Polis Line kembali dipasang oleh pihak Kepolisian.Hal ini menjadi tanda tanya bagi pihak keluarga Palar.

Kurang lebih ada 20 lebih anggota polisi di lokasi berbaju preman, sehingga kuasa hukum meminta agar kapolda mengawasi dan bila perlu melakukan peninjauan kembali terhadap permasalahan ini.

Adapun tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Sdr. Sianturi anggota Polisi bersama 2 rekan polisinya , pada saat sedang memantau situasi di lokasi sengketa, ybs dengan sengaja melakukan pemotretan terhadap wajah seseorang tanpa ijin sehingga memunculkan sdkt debat diseputaran lokasi.

Sementara itu ahli waris menyampaikan pesan moral kepada Kepala BPN Kota Ambon bahwa pengukuran ini gagal karena tanah tersebut masih dalam objek sengketa perdata maupun pidana.

Check Also

Dugaan Pelanggaran Rasis “JS” Terancam Pidana

NAMLEA,N25NEWS.com – Dugaan kasus ujaran kebencian dan rasis kini ditangani langsung oleh penyidik unit satu …