ADD dan DD vs COVID 19

NAMLEA,N25NEWS.com – Orientasi penggunaan ADD dan DD yang selalu mengarah dan dominan ke pembangunan fisik dari tahun 2015 sampai Tahun 2019, yang artinya manfaat besar dalam kebutuhan masyarakat desa adalah khayalan saja dan kaitanya dengan saat ini. kita di perhadapan dengan situasi buruk yang telah mengguncang Dunia, yaitu peran Wabah atau Virus Corona (COVID 19) yang membunuh manusia di setiap negara yang ada di belahan dunia.

Pemerintah Daerah saat ini dalam mengambil kebijakan untuk menutup seluruh pintu masuk dan pintu keluar selalu ada kendala pertimbangannya Kebutuhan dasar.

Himbauan – himbauan telah di keluarkan oleh Pemerintah Pusat maupupun Pemerintah Daerah untuk melarang, jangan ada kegiatan yang melibatkan orang banyak (berkumpul).
Lagi – lagi Alasan masyarakat saat ini,dengan himbauan pemerintah,Tetap Di Rumah saat ini, muncul pertanyaan dari rakyat atau kaum termajinal ( miskin ).kalau kita tetap di rumah “Katong mau makan apa” ?.

Ini pertanyaan serius yang harus di sikapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pertanyaan itu telah di jawab Oleh KEMENDES dalam Edaran No 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID 19 dan penegasan Padat karya Tunai Desa. Sebagai mana di atur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Mengisyaratkan agar kebutuhan pokok dari Dana Desa harus fokus untuk kebutuhan mengantisipasi penularan Corona ( Covid – 19), yaitu melakukan penyemprotan Disinfektan dan menyediakan cairan pembersih Tangan Hsndssnitizer.

Sementara itu pada desa – desa yang ada pada 1 wilayah kab / kota yang masuk dalam Wilayah Keadan Luar Biasa ( KLB ) covid -19 maka APBDes tahun 2020 dapat langsung di ubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap covid-19 di desa.

Kriteria keadan luar bisa di atur dalam peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengeloaan Anggaran Dana Desa ( ADD ), dan seharusnya di hapus jika ada dalam APBDes tahun 2020 yang mengusulkan bangunan ( Fisik ) harus di hapus dan tunda tahun 2021 agar kebutuhan hari – hari masyarakat desa,dalam hal ini kebutuhan logistik ( ekonomi ) yang korelasinya dengan himbauan pemerintah tetap di rumah bisa terkendali.

Yang di perkuat dengan statemen Wakil Ketua KPK.Bahwa dari APBD dan APBDes boleh dan sah.dalam melakukan pengadaan kebutuhan khusus masyarakat.akan tetapi harus benar – benar sampai pada kebutuhan itu jangan sampai salah pergunakan itu.

Check Also

Anak Muda  Dan  Gerakan  Moral

Kaimudin Laitupa, Penulis Aktif