Breaking News

Akui Milik Kemenag, Warga Minta Jedah Waktu Pengosongan Lahan

Warga akhirnya mengakui bangunan rumah yang ditempatinya adalah lahan milik Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, terhadap rencana eksekusi warga minta jedah waktu pengosongan lahan.

AMBON,N25NEWS.COM -Warga akhirnya mengakui bangunan rumah yang ditempatinya adalah lahan milik Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, terhadap rencana eksekusi warga minta jedah waktu pengosongan lahan.

Pernyataan pengakuan warga disampaikan dalam rapat tatap muka yang dipimpin KabagbTU Kanwil Kemenag Maluku Jamaludin  Bugis serta didampingi Kasubag Umum Jen Tepinalan dan Kasubag Hukum dan FKUB La Ciri yang berlabgsung di ruang rapat Kanwil Kemenag Maluku, Jumat( 15/2).

Dalam agenda pertemuan membahas tentang subtansi status tanah dan rencana pengosongan lahan, oleh rumah yang ditempati diatas tanah hak milik Kanwil Kemenag sesuai sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 40  tahun 2006 dengan luas 5.000 M2.

Selain sertifikat lantaran ada gugatan dari pihak Nurlete yang mengklaim lahan tersebut juga milik keluara Nurlete dan setelah melalui proses yang cukup panjang dikeluarkan, putusan Pengadilan Kelas I Ambon  nomor 123/Pdt,G/2006/PN.AB tertanggal 03 Juli 2007,jo Putusan Pengadilan Tinggi  Maluku nomor 36/PDT/2007/PT.MAL tertanggal 23 Agustus 2007 dan Putusan Mahkama Agung (MA) RI  nomor 634 K/PDT/2008 dilanjutkan kembali dengan putusan MA  (peninjauan kembali) nomor 805 PK/PDT/2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan hasil putusan tersebut secara langsung menolak gugugatan pihak Nurlete yang dimenangkan Kanwil Kemenag Maluku berdasarkan putusan MA RI nomor 634 K/PDT/2008  serta peninjauan kembali MA Nomor 805 PK/PDT/2019, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

Pantauan N25NEWS.COM secara langsung diruang pertemuan yang berlangsung kurang lebib 90 menit, berjalan tertib aman dan lancar, meskipun satu dari sekian warga yang hadir, nampak terlihat satu perwakilan kuasa hukum. Namun tidak merubah agenda rapat pertemuan, dalam membahas yang terkait dengan pengosongan lahan  yang rencana akan dibangun Kantor Urusan Agama (KUA) Sirimau.

Sebelumnya Kabag TU Kanwil Kemenag Maluku Jamaludin Bugis dalam pertemuan ketiga menjelaskan, bahwa pihaknya sejak tahun 2015 telah melayangkan surat pemberitahun pengosongan lahan melalui Ketua RT setempat untuk selanjutnya dibicarakan dengan warga.

Namum hingga saat ini belum ada satupun rumah warga yang menempati lahan milik Kemenag yang meninggalkan lokasi tersebut.

Baca juga :   Kemenag Laksanakan Penyusunan Soal USBN Tingkat Ponpes

Oleh karena itu untuk dilakukan eksekusi sesuai aturan, untuk mendapat putusan eksekusi dari pengadilan, telah dilakukan pengukuran ulang tapal batas oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ambon yang melibatkan pemerintah negeri Hative Kecil belum lama ini.

Sambil menunggu putusan eksekusi dari pengadilan, dalam rapat singkat yang dipimpin Kabag TU ditawarkan dua opsi pilhan yakni, dalam opsi pertama diminta warga secara sukarela bisa meninggalkan lahan tanpa ada persyaratan apapun, sedangkan opsi kedua jika warga keberatan untuk meninggalkan lahan maka akan ditempuh dengan jalur hukum.

“Saya secara pribadi tidak rela, apa lagi menerapkan opsi kedua, ini demi kemanusiaan, tapi saya tidak bisa buat apa-apa  dalam hal ini, sehingga lebih baik kita gunakan opsi pertama dengan jedah waktu tiga bulan kedepan, lantaran kita juga pernah menyampaikan lebih awal pemberitahuan sejak tahun 2015 lewat Ketua RT setempat,” jelas Bugis dalam rapat.

Hal tersebut lanjut Bugis, selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengamankan aset negara, sesuai arahan pusat sehingga apapun putusannya, selaku Kanwil Kemenag Maluku hanya bisa menjalankan perintah.

Mendengar jedah waktu yang ditentukan hanya tiga bulan untuk dikosongkan, Mukadar dan Sangdji mewakili warga setempat, meminta adanya kebijakan pihak Kemenag untuk bisa meninjau kembali waktu tiga bulan, seraya berharap jedah waktunya bisa lebih diperpanjang.

Alasan tersebut mengingat rata-rata warga memiliki ekonomi yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu untuk bisa mencari lokasi lain untuk dijadikan tempat tinggal  baru.

Menanggapi permintaan warga, kata Bugis akan dibicarakan kembali dengan pimpinan tertinggi di Kanwil Kemenag Maluku, sehingga jika sudah ada keputusan makan warga akan diundang kembali untuk membahas batas waktu yang ditentukan untuk mengosongkan lahan milik Kanwil Kemenag Maluku.

Usai pertemuan Bugis pada N25 NEWS.Com mengatakan, secara aklamasi warga mengakui lahan tersebut milik Kanwil Kemenag Maluku, namun satu yang diminta penetapan waktu bisa ditinjau kembali agar warga bisa mencari lahan yang baru.

“Jadi saya hari ini sebagai pimpinan rapat dan status saya sebagai bawahan, maka aspirasi ini akan saya sampaikan ke pimpinan tertinggi, selanjutnya nanti akan dipikirkan jalan tengahnya seperti apa,”ujar Bugis.

About admin

Check Also

Kakanwil Kemenag Lantik Delapan Pejabat Esalon III,Laisouw Srikandi Pertama Jabat Kakamenag //sub

AMBON,N25NEWS.COM -Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Provinsi Maluku Fesal Musaad, S.Pd, M.Pd melantik delapan …