AMPG Maluku Dukung Omnibus Law

AMBON,N25NEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang omnibus law Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar senin, 5 Oktober 2020.

“Usai disahkannya UU Cipta Kerja,ada beberapa hal penting yang kami lihat ternyata sebagian masyarakat kita gampang terprovokasi oleh berbagai bentuk hoax atau informasi bohong menyangkut beleid tersebut dan salah satu yang banyak terserang hoax adalah mengenai klaster pekerjaan,”kata Ketua AMPG Maluku,Hamza Nurlily,kepada N25NEWS.com belum lama ini.

Menurut Nurlily, UU Cipta Kerja yang telah disahkan tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang koprehensif,serta tahapan ilmiah yang sudah dibuat naskah akademiknya oleh berbagai pakar-pakar dibidangnya.

“Jadi terkait dengan disahkannya UU Cipta Kerja,maka kami Angkatan Muda Partai Golkar Maluku,menyatakan sikap mendukung terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut,”tegas Nurlily.

Dijelaskannya,dalam pengamatan serta evaluasi AMPG Maluku pada UU Cipta Kerja dengan membaca 900 halaman UU tersebut,ternyata penjabarannya sangat mementingkan kepentingan masyarakat,dimanan terdapat nilai keadilan untuk masyarakat dan keadilan terhadap pengusaha,yang otomatis niat baik dari UU itu untuk bangsa dan Negara ini.

“Kami akan menjelaskan isu yang beredar, agar masyarakat yang belum sempat membaca UU secara lengkap, setidaknya mendapatkan pemahaman mengenai isi klaster dalam UU dan juga tidak mudah percaya dengan hoax yang sudah sangat banyak beredar di masyarakat terkait UU Cipta Kerja,” ujar Nurlily.

Baca juga :   Hari Sumpah Pemuda 2020 di Selenggarakan Secara Virtual

Sementara itu,salah satu anggota Tim hukum AMPG Maluku melihat bahwa ada isu sentral yang berkaitan dengan isu ketenaga kerjaan dan isu hak-hak masyarakat adat,yang sudah tentu AMPG menilai bahwa masyarakat,mahasiswa bahkan pelajar pada umumnya sudah termakan dan terprovokasi dengan isu yang tidak benar atau hoax.

“Berkaitan dengan UU Cipta Kerja ini kami sudah membaca secara detail dari pasal ke pasal,ayat per ayat dan mengkaji data-perdata bahwa UU ini sudah mensinergikan atau dalam mengupayakan penyehatan usaha yang sehat dan ada keadilan,keseimbangan baik antara pengusaha maupun ketenaga kerjaan,”jelasnya.

Selain itu,adanya berbagai isu terkait UU Cipta Kerja yang beredar di kalangan masyarakat yang akibatnya terjadi demontrasi dimana-mana,ada acuan UU ini adalah pasal 18 b,yang berkaitan dengan masyarakat adat dan hak adat itu harus diakui bahkan Negara juga mengakuinya.

“Untuk itu,kami Tim Hukum AMPG Malulu mengharapkan agar masyarakat jangan terpancing dan termakan dengan isu-isu provokatif sebab UU Cipta Kerja ini telah dibuat dengan kajian yang koprehensif dan menurut kami UU itu telah sempurna demi memajukan bangsa dan Negara,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

BNPB Bersama Tim Literasi Kebencanaan Gali Sejarah Kebencanaan di Maluku

AMBON,N25NEWS.com  – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan workshop dan kunjungan lapangan untuk pengembangan …