Home / Daerah / Apalah Guna Moratorium, Kalau Rakyat Maluku Tambah Miskin
(Guru Besar Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Prof.DR.Ir. Alex Retraubun )

Apalah Guna Moratorium, Kalau Rakyat Maluku Tambah Miskin

AMBON,N25NEWS.COM – Salah Satu Kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti terkait pembangunan Moratorium Perikanan Maluku sampai ini masih menjadi buah bibir orang Maluku.

Ada apa? Ternyata sampai saat ini kebijakan tersebut masih mengundang kontra persepsi di kalangan para peniliti perikanan bahkan sampai kepada jaringan masyarakat Maluku.

Sebelumnya, dampak Kebijakan Moratorium perikanan Maluku ini sempat di cegat habis oleh Gubernur Maluku Non, Said Assagaf yang menyatakan bahwa moratorium perikanan oleh menteri Susi hanya mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah ini sehingga relatif tinggi angka penganggurannya.

Efek negatif daripada kebijakan menteri Susi yang diucapkan oleh Assagaf pun dipertegas oleh Guru Besar Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Prof. DR. Ir Alex Retraubun, saat memberi keterangan kepada awak media, Selasa (20/02/18) di kantor Gubernur Maluku.

Olehnya dikatakan, Moratorium Maluku sebagai lumbung ikan Nasional ini hanya isapan jempol belaka dan menghadirkan kekecewaan dari beberapa putra Maluku.

“Saya paling kecewa tentang kebijakan Menteri Susi. kecewanya apa ? Teriakan orang Maluku dari dulu sampai sekarang tidak di gubris sama sekali oleh pemerintah pusat,”katanya.

Hal ini juga di patut untuk dijadikan bahan evaluasi. Pasalnya, Moratorium Perikanan ini di samping memberi efek bagi lumbung ikan nasional kita, akan tetapi kapan ikan kita akan bertahan lama. Mungkin hanya berkisar satu hingga dua tahun serta efek lainnya akan kena di masyarakat kita. Oleh sebab masyarakat kita sebagian besar hidup dari laut.

” Kalau ada Moratorium, dengan kebijakan setahun sekali panen ikan, lantas apa yang akan terjadi pada tingkat ekonomi masyarakat kita? Yang ada hanya semakin tinggi angka kemiskinan kita saja karena banyak penggangguran dimana-mana,” tuturnya.

“Bahkan yang terjadi sekarang ini banyak kapal – kapal luar yang beroperasi di kepulauan Aru tanpa melibatkan satu pun nelayan Maluku apa ini tidak mengecewakan,” tanyanya.

Lebih lanjut, Retraubun yang juga mantan wakil menteri (wamen) perindustrian ini mengatakan bahwa “jika membuat kebijakan itu harus adil, ikan itu tumbuh dan besar maka rakyat Maluku jangan di kucilkan dengan kebijakan Nasional yang di buat, peraturan si boleh – boleh saja tapi jangan terlau lama”.

Tercatat Angka kemiskinan Maluku pada September 2017 lalu , masih 18,29 persen. Ini karena tiga kabupaten di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya (MBD) angka kemiskinan masih 29 persen serta Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Kepulauan Aru masing – masing 28 persen.

Untuk itu, intinya saya Cuma mau kasih komentar bahwa, untuk menuntaskan kemiskinan di Maluku harus di genjot kebijakan tersebut. salah satu sektor yang harus di genjot adalah perikanan kelautan di angkat menjadi isu strategis,”tutupnya.
(Aris Wuarbanaran)

 

 

About admin

Check Also

Investor Asal China Berminat Berinvestasi di Maluku

AMBON,N25NEWS.COM-Sebuah perusahaan asal China yang di nakodahi oleh Andrew Zheng Fountain dan Edcwifi telah menyatakan …