Home / Hukum dan Kriminal / Aroma Tak Sedap di Dinas Perhubungan SBT
anggota komisi C DPRD kabupaten SBT, Risman Sibualamo

Aroma Tak Sedap di Dinas Perhubungan SBT

SBT,N25NEWS.COM – Penyaluran bantuan Longboat bagi masyarakat di kabupaten Seram Bagian Timur mendapat sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Diduga, ada oknum pegawai dinas Perhubungan terlibat pungutan liar.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota komisi C DPRD kabupaten SBT, Risman Sibualamo saat rapat paripurna, beberapa hari lalu.

“Informasi yang kami dapat dari masyarakat, ada oknum dinas perhubungan yang ada semacam main uang di situ untuk siapa yang mau dapat bantuan tersebut. Kurang lebih 5-7 juta diberikan,”kata Sibualamo kepada wartawan, Sabtu (8/9/2018).

Karena itu, diharapkan kepada pimpinan dinas perhubungan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis menangani bantuan sarana transportasi laut tersebut, segera bertindak.

“Saya tegaskan OPD bersangkutan untuk segera bertindak. Ini kan menciderai pemerintah daerah, bupati dan OPD tersebut. Ini kan oknum. Dan ini infromasi yang perlu kita cari tahu kebenarannya. Itu di negeri administratif  Sesar (kecamatan Bula-red),”kata Sibualamo.

Tidak hanya itu, penyaluran transportasi laut kepada masyarakat di Bula juga dinilai tidak tetapt, karena itu bukan sarana tangkap ikan bagi nelayan. Seharusnya diberikan kepada masyarakat di pulau-pulau kecil. Bukan untuk masyarakat di Bula yang bukan wilayah kepulauan.

“Itu diperuntukkan bagi masyarakat kepulauan, bukan untuk di Bula. Secara politik, saya di Dapil 1, tapi bukan itu yang saya lihat. Yang kita tekankan untuk pemerintah daerah dalam hal kebenaran dalam memberikan program kepada masyarakat, “jelasnya.

Bantuan tahun 2017 tersebut tidak digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau tapi malah digunakan untuk aktivitas menangkap ikan. PAdahal, masyarakat di pualu-pulau kecil masih memtuhkan saran transportasi.

“Informasi yang sudah beredar di masyarakat bahwa ada 5 unit yang sudah dibagikan ke masyarakat. Saya sudah menyampaikan ke OPD yang bersangkutan dalam hal ini dinas perhubungan, beliau megatakan akan segera bertindak, Apabila ada temuan-temuan tersebut, kita sama-sama laporkan ke pihak berwajib karena ada gratifikasi disitu,”tegas politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sementara itu,  kepala dinas perhubugan SBT, Ramli Kilwarani yang dikonfirmasi via seluler mengatakan, telah menyampaikan ke Komisi C DPRD bahwa pembagian sarana transportasi berdasarkan keputusan bupati.

“Dan setiap yang menerima dicocokan dengan KTP tanpa ada pungutan apapun. Tetapi,  seandainya ditemukan adanya pungli dari oknum Asn Dishub segerah dilaporkan untuk diproses lebih lanjut,”ungkapnya.

Terkait penyaluran bantuan untuk warga Desa Sesar yang dinilai tidak tepat sasaran karena bukan wilayah kepulauan, Kilwarani menyebut, warga Sesar tidak mendapatkan bantuan tersebut.

“Dan bantuan tersebut diberikan bagi semua masyarakat yang mengajukan proposal dan tergantung yang menerima mau digunakan untuk apa terserah mereka,”pungkasnya.

Oleh : Yatie .R

About admin

Check Also

Pansus 1 Uji Public RJUK

AMBON, N25NEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Uji Public Rancangan …