Home / Maluku / Assagaff : Berdosa Kalau Pemerintah Terlantarkan Suku-Suku Adat

Assagaff : Berdosa Kalau Pemerintah Terlantarkan Suku-Suku Adat

AMBON,N25NEWS.COM-Hak-hak dari pada masyarakat adat di desa Naulu,salah satunya adalah tempat-tempat keramat yang sangat di hormati oleh masyarakat adat desa Naulu,itu jangan sampai rusak akibat dari pada ulah beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah adat yang ada tempat-tempat keramatnya itu.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaff saat menerima perwakilan dari pada masyarakat adat suku Naulu,diruang kerjanya,kamis (8/11/2018).

Lebih lanjut Assagaff mengatakan,”Tadi saya dengar ada tempat-tempat keramat yang dirusakan,itu tidak boleh sama sekali,saya ini tiap saat mengunjungi tempat-tempat keramat yang ada di Maluku,kalau itu terjadi saya orang pertama yang akan melawan,”kata Assagaff.

Menteri Kehutanan tidak akan mengeluarkan ijin kepada perusahan yang akan beroperasi disuatu kawasan apabila belum ada Persetujuan dari pada masyarakat adat setempat. Kalau memang ada perusahaan yang masuk kedalam wilayah masyarakat adat segera dengan memberitahukan kepada Pemda dengan bukti-bukti yang jelas kita pasti kasih keluar mereka.

“Saya sendiri mersa berdosa,kalau suku-suku adat kita itu pemerintah terlantarkan,mungkin kita sangat bersalah sekali,apalagi sebentar masa jabatan saya sudah berakhir,saya tidak mahu tinggalkan masalah itu dosa,diluar itu ada informasi yang menyudutkan saya itu Cuma isu murahan,”jelas Assagaff.

Kantor Gubernur ini adalah Lambang Negara sedikitpun tidak boleh rusak,dan masyarakat harus mengakui lambang Negara,apalagi terjadi kericuan seperti tadi itu sangat memalukan kita sebagai anak adat,makanya harus dipahami,kalu mahu ketemu dengan Gubernur prosedurnya harus menyurati.

“Nah kalau tadi bapak-bapak  datang seperti ini kan lebih enak,saya sudah minta 10 orang perwakilan masuk yang lain di depan beranda kan selesai persoalan tidak perlu kejadian kericuhan seperti tadi terjadi,”kesal Assagaff.

Sementara itu kewenagan untuk memberikan ijin pengoperasian itu melalui mekanisme prosedur dari pihak Kementerian,sedangkan Gubernur hanya memberikan rekomendasi tetapi,rekomendasi itu bukan untuk member ijin pengoperasian.Rekomendasi Gubernur harus keluar sebab jika 1 bulan tidak ada rekomendasi maka Ombusmen akan menegor Gubernur.

“Saya merasa aneh dari Bupati rekomendasi ke Gubernur mestinya sudah klir dibawah Bupati kan mempunyai wilayah itu harus sudah klir dengan masyarakat adat dan tuan-tuan tanah semua baru sampai ke Gubernur kalau Bupati tidak bikin begitu saya yang setengah mati di sini,saya sudah bicara dengan Menteri Kehutanan dan dia tidak mahu kalau masyarakat itu tidak setujuh,”tandasnya.

Oleh : Aris Wuarbanaran

About admin

Check Also

Sadli Lie : Penanaman Pohon Untuk Mencegah Metigasi dan Perubahan Iklim

AMBON,N25NWS.COM-Peliara pohon ini adalah salah satu tindakan yang diprakarsai oleh tim penggerak PKK Provinsi Maluku …