Breaking News

Awal 2019, Operasi Keamanan  Pangan Terpadu  Provinsi Maluku

AMBONAN25NEWS.COM – Sesuai dengan amanat pada Keputusan Gubernur Maluku No 24b Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Maluku yang ditandatangani pada 15 Januari 2018, maka Tim Koordinasi yang diketuai oleh: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, dengan ketua harian: Dinas Ketahanan Pangan Promal dan sebagai sekretaris: BPOM Ambon yang meliputi anggota berbagai SKPD di Provinsi Maluku yaitu: Biro Perekonomian Daerah, Disperindag, Dinkes, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, Ditreskrimsus Polda Maluku, Bea Cukai dan Satpol PP Provinsi Maluku, mengawali tahun 2019, pada hari Rabu 16 Januari melalukan operasi gabungan pengawasan pangan terpadu.

Operasi kali ini dipimpin oleh Ditreskrimsus Polda Maluku dengan anggota tim sebanyak 13 orang yang berasal dari BPOM, Disperindag, Dinas Pertanian dan DKP.

Operasi dilaksanakan di 6 lokasi, yaitu Pasar Mardika, Pasar Batumerah, CV Lima Satu, ACC, Amplaz dan Gudang Dolog.

Operasi gabungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan tanpa izin edar (TIE/ilegal) dan kadaluarsa, pemantauan harga kebutuhan pokok, mengendalikan dan menekan harga akibat penimbunan produk, serta ketersediaan stok pangan di Maluku, yang dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing SKPD.

Hasil dari operasi terpadu ini adalah: masih ditemukannya produk pangan kadaluarsa yaitu nugget dan sosis, serta adanya tampat usaha yang belum mengantongi izin NKV (Nomor Kontrol Veteriner) yaitu izin bagi tempat usaha penjualan hewan potong. Saat ini baru ada 3 tempat usaha yang mengantongi izin NKV, yaitu MCM, ACC dan Amplaz.

Sebagai tindak lanjut dari operasi pengawasan terpadu kali ini adalah dilakukannya pembinaan terhadap tempat usaha yang belum memiliki izin NKV agar dapat mengurus di Deptan Provinsi Maluku. Sedang produk yang ditemukan kadaluarsa dilakukan pemusnahan. Bila hal ini masih ditemukan pada operasi pengawasan berikutnya, dapat dilakukan tindakan yang lebih tegas berupa pencabutan izin usaha atau bahkan tindakan projustitia (penegakan hukum.

Editor :Redaksi

Kontributor: Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM Ambon.

Tlp- 0911342742, SMS/WA: 08114800222

About admin

Check Also

BPOM Ambon Gelar Ujian Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipilnya

AMBON,N25NEWS.COM – Yang sedikit berbeda di Balai POM Ambon dalam dua hari kemarin. Pekerjaan rutinitas …