Bahas Hasil Evaluasi RAPBD,Pemprov Apresiasi Banggar DPRD Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dalam Pembahasan Hasil Evaluasi RAPBD Perubahan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2020.

Apresiasi ini disampaikan Sekda Maluku,Kasrul Selang usai mengikuti Rapat Kerja antara pimpinan dan anggota Banggar DPRD Maluku dan Tim Anggaran Pemda (TAPD),jumat (20/11).

Rapat yang berlangsung di lantai II ruang Rapat DPRD Maluku,dihadiri Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,Jossy Lesilolo,Kepala Bappeda Anton Lailossa,Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury,Wakil Ketua,Azis Sangkala/Rasyad Effendi Latuconsina,Tim Banggar DPRD Maluku dan Sekwan Boedewin Wattimena.

Sekda Maluku,Kasrul Selang mengatakan Ranperda dari APBD Perubahan telah ditetapkan DPRD Maluku.Kemudian hasilnya dievaluasi di Kemendagri.Hasil evaluasi telah dikirim Kemendagri kepada Pemprov Maluku.

Namun,ada penyesuaian yang akan dilakukan pihaknya atas hasil evaluasi tersebut sebelum diberikan ulang kepada Kemendagri.

“Penyesuaian itu,harus ada persetujuan dari DPRD juga.Akhirnya,pimpinan dewan mengambil inisiatif  mengumpulkan Tim Banggar untuk menjawab hasil evaluasi dari Kemendagri.Jadi apresiasi buat kerja teman-teman di Tim Banggar,”kata Sekda.

Lebih lanjut kata Sekda,Pemprov Maluku juga diingatkan Tim Banggar DPRD untuk secepatnya mengajukan KUA PPS pada tahun depan.Pemprov Maluku saat ini memang sedang bekerja,namun ada sedikit hambatan.Hambatan ini datang akibat adanya perubahan dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).SIPD merupakan aplikasi yang aat ini sedang dipakai Pemda.

“Yang penting tadi diingatkan oleh unsur pimpinan Banggar bahwa di tahun 2021,harus secepatnya kita ajukan KUA PPS.Kita sementara kerja dan sedikit hambatan karena aplikasi yang kita pakai yakni SIPD ada sedikit perubahan,itu membuat kita agak terlambat.Kami juga mengharapkan dari Kemendagri,maklumlah dengan kerja kita ditengah pandemi COVID-19,mereka beri dispensasi waktu,”jelasnya.

Baca juga :   Kunjungi Desa Wangel dan Durjela, Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Disambut Warga

Selain itu,lanjut Sekda,Kemendagri juga memberikan apresiasi kepada Pemda perihal penganggaran untuk penanganan COVID-19 dan perubahan perilaku di Maluku.

“Kemudian ada beberapa yang mereka minta penjelasan-penjelasan.Namun,tidak ada yang sangat substansial dalam rapat tersebut,”ujarnya.

Sementara itu,anggota Banggar yang juga Ketua Komisi I DPRD Maluku,Amir Rumra mengatakan,rapat ini memiliki bagian dengan tahapan mekanisme pembahasan APBD.Dan setelah dilakukan evaluasi APBD perubahan di Kemendagri,Tim Banggar DPRD Maluku membahasnya lagi tentang catatan penting yang menjadi masukan dari kementerian.

Menurut Rumra,hal ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam aturan tetang pengelolaan keuangan daerah,termasuk Permendagri UU Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemda.

“Oleh karena itu,tidak terlalu banyak hal yang menjadi catatan.Catatan penting hanya,menyangkut dengan nomenklatur yang salah,lalu butuh klarifikasi tambahan dari Tim Banggar Pemda.Terkait dengan itu,sehingga dalam proses pembahasan evaluasi tadi,tidak ada sesuatu yang menjadi hal penting dalam rangka menjadi perhatian Kemendagri,”tandas Rumra.

Sumber    : Humas Pemprov Maluku

Editor      : Aris Wuarbanaran

Check Also

Cegah Stunting Kemendagri Pilih Maluku Jadi Tuan Rumah Workshop Konvergensi

AMBON,N25NEWS.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembamgunan Daerah (Bangda) menggelar Workshop Penguatan Kelembagaan,Pemantauan,Benchmarking dan …