Home / Kota Ambon / Bandung Jadi Sampel Pansus I DPRD Ambon Bahas Ranperda KLA

Bandung Jadi Sampel Pansus I DPRD Ambon Bahas Ranperda KLA

BANDUNG,N25NEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kota Ambom menjadikan Kota Bandung sebagai sampel pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menuju Kota Ambon sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Pansus I DPRD Kota Ambon yang  beranggotakan 10 orang diketuai Juliana Pattipeilohy.Dalam agenda pertemuan tim Pansus I dengan DPRD Kota Bamdung yang berlangsung di ruang komisi D Kantor DPRD ditemui ketua Komisi D Hi Jusuf Supardi dari fraksi PPP serta  didampingi serta didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat ( DP3APM) Kota Bandung sebagai dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Pantuan N25NEWS.COM ini dilokasi pertemuan tim Pansus I DPRD Kota Ambon diruang rapat komisi D DPRD Kota Bandung, Senin(1/10) mendapat sambutan baik pihak DPRD maupun Pemerintah Kota Bandang yang dijuluki kota kembang.

Ketua.tim pansus Nya Juliana Pattipeilohy didapan Ketua Komisi D dan  DP3APM menjelaskan, bahwa kedatangam rombongan tim pansus di Kota Bandung dalam ingin melihat secara langsung sejauh mana Kota Bandung melakukan langkah-langkah persiapan pra  KLA sehingga pernah berhasil meraiah penghargaan KLA dengam harapan hal yang sama juga bisa diterapkan di Kota Ambon.

Dimana menurut Patteilohy Kota Ambon tidak beda jauh dengan kondisi Kota Bandung, sehingga Ambon juga bisa disebug sebagai KLA sesuai harapan Walikota Ambon dan amanat UU tentang perlindungan anak

Menanggapai keinginaàn Kota Ambon sebagai KLA kata Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung. Hal itu bisa saja78 dilaksanakan.jika pemerintah kota Ambon memiliki komitmen untuk Kota Ambon layak Dijadikan KLA.

“Tidak perlu banyak dulu hanya satu komitmen jika insiatif dari pemerintah mau.menjalankam saja dan didukung oleh semua stakeholder. Semua itu pasti bisa diterapkan,”ungkapnya.

Sementara itu dalam penjelasan singkat DP3APM Pemkot Bandung mengatakan bahwa sebagai langkah awal menuju KLA sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempua  dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011, pada

Pasal 8 dijelaskan indikator  KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan meliputi,  persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran,  tersedia fasilitas informasi layak anak dan jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam pasal 9 juga disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi,  persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun,  tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak temasuk pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Oleh : Gali Markalin

About admin

Check Also

Pemkot Gelar FGD Pantahelix

AMBON,N25NEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pariwisata Kota Ambon menggelar Forum Group Discusion …