Breaking News

Bawaslu Provinsi Maluku Akui,Surat Suara Rusak Hasil Sortir

AMBON,N25NEWS.COM-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku,akan mengawasi proses sortir dan pelipatan surat suara,yang akan berlangsung di semua Kabupaten/Kota.Dan pantauan kami pada tanggal 25 itu sudah tuntas seluruh proses sortir dan pelipatan surat suara di 11 kabupaten/kota.

Hal ini dikatakan Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Provinsi Maluku,Paulus Titaley.ST.SH.Pada acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Media Online dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019,di Hotel Everbringth Ambon,jumat (29/3/2019).

Lebih lanjut Titaley mengarakan,”Hasil laporan dari teman-teman Bawaslu kabupaten/kota belum lengkap,yang masuk ke Provinsi untuk di rekap,hanya ada 6 kabupaten kota yang sudah lengkap,yaitu Kota Ambon,Buru,Buru Selatan,Maluku Tenggara,SBB dan Aru,”kata dia.

Sementara itu ada 11 penambahanTPS yaitu 8 di Kabupaten SBB,1 di Buru,1 di Malra dan 1 lagi di SBT.Penambahan ini karena rekstrukturisasi TPS,sebab ada DPTD DPK yang akhirnya pemilih khusus melebihi 2 persen surat suara di satu desa itu distrukturisasi artinya di mekarkan TPS itu jadi penambahan TPS itu berdasarkan ketentuan tersebut.

“Adapun mengenai kerusakan suarat suara, memang ada suarat suara yang rusak maka,karena rusak itu akhirnya terjadi kekurangan.Oleh karena itu di cetak lagi.Nah cetak lagi kan butuh waktu,jelas Titaley.

“Bagi kami terjadi rusak surat suara ada 3 komponen yaitu suarat suara dicetak tidak berdasarkan berbasis TPS,tapi dicetak berbasis dapil,kemudian kekurangan berpotensi dari suart suara yang rusak hasil sortir dan penambahan TPS itu yang belum masuk pada pencetakan pertama,tandas Titaley.

Reporter     : Aris Wuarbanaran

Editor         : Redaksi

 

About admin

Check Also

Far-Far,Permasalahan Pertanahan Di Maluku Cenderung Menimbulkan Konflik Kepentingan

AMBON,N25NEWS.COM-Permasalahan pertanahan dalam masyarakat sering dan cenderung terjadi dimana hal tersebut telah menimbulkan konflik kepentingan …