Bessy: Yang Mengakui Raja Petuanan Lilialy Akan Dipidanakan

NAMLEA,N25NEWS.com – Persekutuan petuanan Raja Lilialy melakukan sosialisasi putusan Perkara Mahkamah Agung Repoblik Indonesia (PK/MA.RI). Nomor. 1002/PK/PDT.2018 tentang Raja petuanan Lilialy. Rabu kemarin (16/10) di aula Kampus Universitas Iqra Buru.

Kegiatan Sosialisasi tersebut di hadiri empat marga besar petuanan Lilialy (Hatlesy, Tinggapy, Turaha dan Bessy) besrta tamu undangan dari TNI/Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru serta tokoh pemuda tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Sementara itu Ketua Lembaga adat petuanan Yusup Bessy SH didampingi para kepala Soa dan Saniri persekutuan adat petuanan Lilialy. saat Konferensi Pers di aula Uniqbu usai pertemuan menjelaskan, maksud dan tujuan kami melakukan sosialisasi putusan negara ini adalah dapat diketahui masyarakat luas terutama masyarakat dalam kota Namlea dan Kecamatan Lilialy terkait Raja Lilialy yang sebenarnya.

“Sehingga persoalan menyangkut dengan sengketa lahan hingga kepemilikan lahan bisa di selesaikan secara baik oleh orang adat karna banyak sekali persoalan yang terjadi dan rata-rata adalah persoalan perdata yakni sengketa lahan yang tidak pernah terselesaikan karna ada oknum-oknum yang sengaja klaim-mengklaim atas dirinya sebagai raja, sehingga pentingnya sosialisasi ini dilakukan,” imbuhnya.

Lanjutnya, Persoalan kepemilikan tempat atau lahan yang berada di wilayah persekutuan petuanan raja lilialy kami dari petuanan tidak pernah mencampuri asalkan ada sertifikat kepemilikan dari pemerintah yang punya peranan (badan pertanahan) dan surat pelepasan lahan dari Raja petuanana Lilialy sesuai UU Agraria sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Untuk itu demi kemajuan negeri yang bertajuk “RETE MENA BARA SEHE” (maju terus pantang mundur) ini kami dari persekutuan adat petuanan lilialy akan terus bersenerji dengan pemerintah daerah dan tni/polri yang berada di petuanan lilialy kabupaten buru provinsi maluku. Olehnya itu saya atas nama ketua Lembaga adat Lilialy mengajak seluruh pemangku kepentingan yang berada di negeri ini agar saling senegritas untuk bahu-membahu membangun daerah kita ini,” Pintahnya.

Dalam kesempatan sosialisasi putusan PK Mahkamah Agung RI no.1002/PK/PDT. 2018. Tentang Raja Petuanan Lilialy menurut Praktisi Hukum yang juga pengacara muda dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Namlea, M. Taib Warhangan SH.MH, dalam Pidatonya Dia menegaskan putusan yang paling tertinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI) adalah putusan mahkamah agung

“Oleh karena itu dengan adanya diktun putusan mahkamah agung ini tidak ada lagi polimik terkait jabatan raja karna sudah sah dan ingkrah menurut hukum tetap mahkamah agung yang menetapkan Husen Bessy sebagai Raja persekutuan adat petuanan Lilialy kalau ada yang sengaja mengatasnamakan raja petuanan Lilialy bisa di kenakan pidana,” ujar Advokad mudah ini.

Reporter :Kiswan

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Soamole: Aktivis Terus Mengawal Kabupaten Buru Dari Ancaman Lingkungan

NAMLEA,N25NEWS.com-Ketua LSM Parlemen Jalanan Ruslan Arif Soamole menegaskan bahwa pihaknya bersama aktivis lainnya akan terus …

×

N25NEWS.com