BKKBN Maluku Koordinasi SKB 5 Menteri dengan DPPPA Maluku

AMBON,N25NEWS.com – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego melakukan audience dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Dra. Halimah Soamole, M.Si dalam rangka koordinasi Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Sosial dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut menetapkan 5 (lima) ketetapan program masing-masing kementerian dalam rangka pelaksanaan sinergitas program diantaranya memperkuat sinergitas penanganan covid 19 melalui kolaborasi dengan Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 di Daerah, Relawan Desa Lawan COVID-19, Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial, Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR), Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Petugas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan relawan lain.

Baca juga :   Satgas Aman Nusa Brimob Ajak Masyarakat Untuk Selalu Gunakan Masker

Selain itu  gerakan masyarakat yang melibatkan jaringan/forum perempuan dan anak yang ada ditingkat desa/kelurahan dan juga meningkatkan kapasitas melalui pembinaan dan pendampingan bagi Relawan Desa Lawan COVID-19, Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial, Penyuluh Keluarga Berencana (Penyuluh KB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Kader Bina Keluarga Lansia (BKL), Kader Bina Keluarga Remaja (BKR), Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Petugas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Di tambah dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan relawan lain serta gerakan masyarakat yang melibatkan jaringan/forum perempuan dan anak yang ada ditingkat desa/kelurahan dalam rangka perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak dalam pencegahan dan penanganan dampak COVID-19.

Sumber : Marthin Manuputty, S.Sos
Pranata Humas Muda BKKBN Maluku

Editor : Redaksi

Check Also

Simon Sikafir : Pengawasan DD,Fungsi BPD Lauran Dipertanyakan

SAUMLAKI,N25NEWS.com-Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) banyak yang tidak difungsikan dengan baik …