Home / Agama / Bugis Luruskan Tudingan Korupsi Berjamaah Di Kemenag Maluku
Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Jamaludin Bugis S,Ag meluruskan tudingan pemberitaan media yang mengatakan telah terjadi korupsi berjamaah di Bidang Bimas Kristen Kemenag Maluku.

Bugis Luruskan Tudingan Korupsi Berjamaah Di Kemenag Maluku

AMBON,N25NEWS.COM – Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Jamaludin Bugis S,Ag meluruskan tudingan pemberitaan media yang mengatakan telah terjadi korupsi berjamaah di Bidang Bimas Kristen Kemenag Maluku.

“Sebagai perwakilan dari Kemenag dari pusat hingga daerah saya ingin menyamapiakan suatu penyesalan terhadap media yang memberitakan, kalau ada korupsi berjamaah di Kemenag Maluku dan itu tidak benar adanya, sehingga perlu ada kerja yang lebih profesioanl dari awak media yang harusnya terlebih dulu melakukan kroscek agar ada perimbangan berita.” Bantah Bugis sekaligus meluruskan pada waratwan di ruang kerjanya, Kamis(4/10/2018).

Menurutnya, seharusnya kerja wartawan tidak serta merta langsung menangkat berita secara sepihak, tanpa harus melakukan kroscek antar kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam  satu pemberitaan agar tidak menimbulkan opini publik kurang baik baik satu instansi.

“Saya hargai profesi wartawan sebagai lembaga indepen yang membantu pemerintahan dalam membantu proses pembangunan  nasional, namun harus melakukan perimbangan sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu,”ujarnya.

Terkait dengan tudingan ada korupsi berjamaah kata Bugis, ada dua hal yang perlu diklarifikasi yakni menyangkut dengan status SD Agama Kristen (AK) Banda Suli dan SD Thelogia Kristen (TK) Suli, bahwa kalau dilihat dari regulasi tentang nomenklatur  jenjang pendidikan keagamaan Kristen maka status SD AK Banda Suli belum dapat menyesuaikan statusnya sesuai dengan nomenklatur jenjang pendidikan agama Kristen berdasarkan regulasi PP Nomor  5 tahun 2017 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dimana dalam pasal 29 telah dijelaskan bahwa jenjang pendidikan keagamaan Krisnten terdiri dari SD Thelogia Kristen sama halnya dengan jenjang pendidikan menengah dan atas.

Dengan demikian SD AK Banda Suli yang didirikan sebelum adanya regulasi dan kemudian baru regulasi nomenklator jenjang pendidikan agama Kristen itu lahir maka sudah menjadi kewajiban semua jenjang pendidikan baik itu SD, SMP dan SMA sudah harus menyesuaikan dengan nomenklatur yang diatur, sebab itu semua merupakan ketentuan yang menjadi sebuah rujukan yang patut dilaksanakan oleh semua sekolah dibawa Kemenag.

“Jadi ada tiga regulasi yang menjadi dasar berpijak yakni, PP Nomor 85 tahun 2007, PMA nomor 7 tahun 2012 tantang pendidikan keagamaan Kristen dan PMA nomor 27 tahun 2016 tentang nomenklator jenjang pendidikan keagamaan Kristen,”jelasnya.

Oleh sebab itu, pendirian SD AK Banda Suli secara pendirian pihak Kemenag Maluku mengakui keberadaanya, tetapi hingaa saat ini belum memilik ijin operasional dari Kemenag Maluku dengan alasan bahwa SD AK Banda Suli tidak masuk dalam nomenklator jenjang pendidikan keagmaan Kristen berdasarkan regulasi yang ada.

Alhasilanya berbagai bantuan berupa dana BOS tidak pernah dianggarankan dalam  pemberian bantuan untuk operasional SD AK Banda Suli, sehingga tudingan adanya korupsi berjamaah itu tidak tepat lantaran tidak ada dana yang diberikan.

“Yah benar kami mengakui ijin penderian SD AK ada tetapi hingga saat ini kamai belum mengeluarkana ijin operasional lantaran tidak sesuai dengan nomenklatur, sehingga tidak ada dana bantuan yang dianggarankan, ini juga sekaligus mengklarifikasi tudiangan atau stekmen yang disampaikan melalui media,”ungkap Bugis.

Diakuinya, kalau sejauh ini pihaknya sengaja mempersulit atau sengaja mempersengketa persoalan SD AK yang keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa, namun bagaimana harus berjalan sesuai dengan regulasi dan nomenklator, sehingga perlu ada perubahan nama dari SD AK agar legitimasi dari SD tersebut lebih jelas untuk statusnya.

“Saya kira itu tidak ada masalah jika SD AK mau rubah nomenklator namanya menjadi SD Thelogia Agama Kristen sesuai regulasi, sehingga ini harus menjadi pertimbangan agar  tidak terjadi hal-hal yang merugikan sekolah terlebih khusus siswa,”ajaknya.

Sementara menyangkut dengan dana BOS kata Kabid Bimas Kristen Kanwil Kemenag Maluku Nensij Latuheru. S. Sos, M. Si, untuk tingkat SD dana BOS baru diberlakukan sejak tahun 2016 kemarin , namun secara teknik penyaluran ditangani langsung dari Kemenag Pusat bukan di Kanwil Kemenag Maluku.

Sedangkan untuk tingkat SMA dalam penyaluran dana BOS di Tahun 2018 ini baru diserahkan Kanwil untuk mengelolanya, selanjutnya ditahun tahuan sebelumnya menjadi kewengana Kememag RI.

“Intinya bagi kami tidak boleh ada SD yang dirugikan baik SD AK maupun TK untuk bagaimana tetap berjalan demi mencerdaskan anak bangsa, sehingga perlu ada pertemana bagi kedua SD tersebut,”tambah Bugis.

Oleh : Gali Markalin

 

 

About admin

Check Also

Kado 10 November, Status SUPM Waiheru Resmi Jadi BLU

AMBON,N25NEWS.COM – Sering dengan upacara perayaan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2018, status Sekolah Usaha …