Buka Kegiatan Pro PN Secara Virtual Widya Murad Ismail  Berpesan BKKBN Tingkatan Layanan PAUD HI

AMBON,N25NEWS.com-Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Banggakencana menekankan kewenangan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana namun juga menyangkut Keluarga Sejahtera.

Hal itu disampaikan Ketua Penggerak PKK Provinsi Maluku selaku Duta Parenting,Widya Murad Ismail dalam sambutannya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) yang di buka secara virtual atau daring dengan peserta yang hadir sebanyak 40 orang dari lokus stunting yang berada di Malra,yang dilaksanakan di Hotel Grand Vilia Langgur Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurutnya, dalam rangka mendukung Nawa Cita ke-5, BKKBN memiliki arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKKBN tahun 2020-2024, salah satunya kebijakan peningkatan pembangunan keluarga tentang pemahaman orangtua akan pentingnya peran keluarga dalam pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak,melalui layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

Selain itu,kata Widya PAUD HI merupakan kebijakan yang juga meliputi kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga dari keluarga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kita ketahui bersama pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.Masalah gizi yang ditemukan di Indonesia termasuk di Maluku ialah Stunting yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis Hal itu,dapat terjadi karena masih terbatasnya pemahaman orangtua tentang pola pengasuhan yang baik dan benar ,” kata Widya.

Dikatakannya lagi, pengasuhan tidak hanya dilakukan ketika anak sudah lahir,tetapi harus dilakukan sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan(HPK) yaitu 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada kehidupan pertama bayi yang dilahirkan sampai berusia 2 tahun, agar orangtua dan keluarga dapat meminimalisir faktor risiko 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Adapun, 1000 HPK merupakan periode sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi oleh karenanya peningkatan upaya promotif dan preventif dalam rangka perbaikan gizi melalui optimalisasi pengasuhan 1000 HPK.

Hal ini yang penting dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik (gizi) dan mental ibu serta bayi selama masa kehamilan hingga anak berusis usia 2 tahun.Mengingat begitu pentingnya 1000 HPK bagi masa depan anak,maka orangtua dan keluarga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengasuhan.

Baca juga :   Mundurnya Dirut,KNPI Maluku Minta Managemen Bank Maluku Jaga Solidaritas Internal

Lebih dalam Widya katakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegelola Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) yang diselenggarakan saat ini merupakan program pemerintah pusat yang terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani penurunan angka stunting di Provinsi Maluku.

Selain itu,kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga pengelola Pro PN yang terdiri dari OPDKB, Penyuluh Keluarga Berencan dan Kader Bina Keluarga Balita dalam melakukan tindakan preventif terjadinya anak stunting.

Olehnya tenaga pengelola Pro PN dapat di memaksimalkan untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat dalam rangka mensosialisasikan fungsi keluarga dalam pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pengasuhan 1000 HPK dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, antara lain Asah, Asih dan Asuh.

“Saat ini masih banyak ditemui ibu hamil dengan resiko tinggi, banyak keluarga yang memiliki anak stunting, banyak yang tidak ingin punya anak tapi tidak ber KB (Unmet neet), karena itu saya sampaikan, keluarga harus memperhatikan jarak kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya dengan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (IUD,Implant,MOW,MOP),jelasnya.

Ditambahkannya lagi,dengan kelahiran dengan usia yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak menyebabkan resiko kematian ibu dan bayi serta dapat mempengaruhi terjadinya stunting dan persoalan lainnya.

Oleh karena itu,upaya penurunan stunting dapat tercapai jika ada komitmen dan dukungan serta kerjasama antara pemangku kepentingan dengan mitra kerja terkait termasuk OPDKB Kabupaten Maluku Tenggara.

“Saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pro PN saat ini semoga melalui kegiatan ini,OPDKB, PKB/PLKB dan Kader BKB selaku pengelola Pro PN dapat berpartisipasi,untuk mempromosikan KIE 1000 HPK kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak usia 0-2 tahun melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) diwilayah kerja masing-masing,”ujarnya.

“Untuk itu,saya berharap penyuluhan yang dilakukan oleh PKB/PLKB maupun kader BKB mampu merubah perilaku kelurga baduta dan ibu hamil untuk menerapkan pengasuhan 1000 HPK dalam rangka penurunan stunting, agar generasi emas, generasi yang berkualitas dapat diwujudkan di Kabupaten Maluku Tenggara,”tandas Widya Murad Ismail

Sumber : Neima Nurjannah, SE/ Pranata Humas Ahli Muda
Editor : Aris Wurbanaran

Check Also

Memiliki Legalitas,Soumeru : YAB 11 Provinsi Indonesia Timur Siap Jalankan Aktivitas

AMBON,N25NEWS.com- Yayasan Anak Bangsa (YAB) 11 Provinsi Indonesia Timur,dapat menjalankan aktivitasnya,karena secara hukum telah sah …