Bupati Dinilai Gagal, Akomudir Kepentingan Masyarakat Adat SBB

PIRU.N25NEWS.com-Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo dinilai gagal dalam mengakumomudir kepentingan masyarakat adat yang berada di kabupaten dengan julukan saka mese nusa tersebut.

Adapun,bertahun tahun semua desa administrasi ataupun negeri adat di SBB memiliki status yang sama tanpa memandang atu menjunjung tinggi nilai adat negeri disamaratakan statusnya.

Hal ini terlihat jelas dan tanpa basa basi negeri adat maupun desa administrasi di SBB di lakukan pengangkatan pejabat sementara,bertahun tahun tanpa memahami bahwa masyarakat hukum adat itu memiliki aturan dan mekanisme kerajaannya masing-masing.

“Masyarakat Adat kita seakan dibuat takut untuk bersuara  dan hanya bisa menerima nasib menjalankan status layaknya desa administrasi.BPD di alibikan menjadi saniri negeri adat,sedangkan raja negeri dan  kepala desa tetap sama menyatu dalam sebutan pejabat,”ungkap Tokoh Muda SBB, Mario Kakisina yang disampaikan via Whatsapp pada awak media’ Senin, (13/01/20).

Lebih lanjut dikatakannya,dalam waktu dekat di tahun 2020 nasib masyarakat adat SBB berada di unjung tombak keresahan. Hal ini muncul dengan adanya Pilkades setelah melewati rentetan status negeri pejabat bertahun tahun, sehingga menjadi perdebatan hangat di publik SBB.

Adapun,dengan bimbang antara memilih mengikuti pilkades serentak ataukah menunggu perda negeri adat di sahkan baru di lakukan pemilihan Raja.Keresahan ini sangat terang dilihat jika memantau ciutan pada grup Facebook dan WhatsApp yang terus menjadi bahan perdebatan. Sangat di sayangkan jika nantinya ada negeri adat  yang masuk mengikuti Pilkades nanti.

Selain itu,dengan adanya Pilkades serentak juga tatanan adat yang di regeneasikan secara turun-temurun dalam proses pemilihan raja itu runtuh karena Pilkades,secara demokrasi siapapun dia bisa ikut,lalu dimanakah mata rumah parentah atau turunan raja punya kedudukan.

”Bukankah UUD RI 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 B ayat (2) pada bab tentang Pemerintahan daerah dan pasal 28 l ayat (3) pada bab tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian dalam penjabarannya tertuang bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup,”kata dia.

Mario juga mengatakan, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28 l ayat (3)). Ketentuan konstitusional tersebut di atas merupakan ‘imperative constitutional’ agar hukum adat dan lembaga-lembaga adat yang diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang.

Ia menandaskan,daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa, perlu diberdayakan, dibina dan dilestarikan. Hal ini dilakukan agar hukum adat tidak hilang karena desakan hukum modern.

“Dari pertimbangan peraturan di atas saya meminta dengan tegas kepada Bupati SBB, M. Yasin Payapo dan Ketua DPRD SBB untuk segera dalam waktu dekat menetapkan Perda Negri Adat di SBB supaya jelas kita ada,bahkan dengan status beradat pada negeri-negeri adat dan pemilihan raja oleh masing negeri adat dilakukan sesuai dengan apa yang telah diwarisi secara turun temurun,”tegas Mario.

Untuk itu,dirinya juga berharap tokoh adat di minta lebih bijaksana menentukan arah langkah negeri dan jangan di pengaruhi oleh kepentingan individu, kelompok ataupun desakan dari pihak manapun,  lalu kemudian melecehkan tatannan adat yang telah diwarisi para leluhur.

Editor         : Aris W

Check Also

Bantu Imbauan Pemerintah,Pdt Minggus Ciptakan Masker Aroma Terapik

AMBON,N25NEWS.com-Akibat wabah Covi-19,imbauan pemakaian masker yang awalnya hanya disarankan pada yang sakit,meluas dan membuat orang …