Breaking News
Bupati SBB, M.Yasin Payapo, M.Pd

Bupati SBB Serahkan LKPJ Tahun 2018

PIRU,N25NEWS.COM-Kewajiban bagi kepala daerah dalam menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD,sebagaimana ditaur di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB),Drs.Julius H Ritasouw,saat menyampaikan pidato pimpinan dewan,ketika membuka Rapat Paripurna I masa Sidang II tahun 2019 dengan agenda penyerahan LKPJ Tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupeten SBB,selasa (21/5/2019)

Lebih lanjut Ritasouw mengatakan,”Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.Atas dasar itu DPRD akan menindaklanjuti Laporan  tersebut, maka sesuai tatib DPRD akan melakukan pembahasan secara internal dalam bentuk rapat kerja dengan pihak eksekutif sesuai dengan jadwal yang ditentukan,”kata dia.

Adapun hasil pembahasan LKPJ ini akan dimuat dalam keputusan DPRD melalui rapat paripurna, dalam bentuk rekomendasi dan pokok pikiran diatas, yang berisi catatan – catatan, saran, masukan dan himbauan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar lebih bersih, berwibawa, serta akuntabel.

Sementara itu Bupati SBB, M.Yasin Payapo,  M.Pd dalam penyampaiannya, menyadari sungguh bahwa sepanjang kepemimpinan di Tahun 2017, belum semua harapan dan kebutuhan masyarakat Kab SBB dapat dipenuhi. Walaupun demikian, pada tahun kedua kepemimpinan ini untuk periode 2017 – 2022 akan tetap berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini.

“Derap pembangunan Kab SBB saat ini, masih berada dalam proses pengembangan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari krisis multidimensi yang berkepanjangan serta fluktuasi kondisi makro ekonomi yang belum stabil,”paparnya

Selain itu, juga sangat diwarnai oleh kondisi transformasi politik pasca amandemen UUD 1945, yang berimplikasi terhadap perubahan berbagai regulasi di tingkat pusat, yang berhubungan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Perlu disadari bahwa kita masih dihadapkan pada masalah kerusakan lingkungan hidup, akibat rendahnya kepastian dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang, sehingga masih sering terjadinya bencana alam terutama banjir diwaktu musim hujan.

Dalam kondisi sosiopolitik dan ekonomi daerah yang demikian, maka berbagai program kerja pemerintahan daerah sepanjang tahun 2018 sebagai kelanjutan dari program 5 tahun yang telah dilaksanakan dengan sekuat tenaga, guna meningkatkan berbagai agenda kesejahteraan masyarakat dan melanjutkan proses demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Dalam paripurna ini  di paparkan secara umum kinerja pemerintah daerah melalui penggambaran pada aspek pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan infrastruktur serta keaejahteraan masyarakat daerah . Keseluruhannya akan bermuara pada perwujudan tata pemerintahan yang semakin baik dan bersih (good governance and clean government),”jelasnya

“ Untuk menerapkan asas – asas umum pemerintahan yang baik, dituangkan  dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Didalamnya terikat pada 7 asas yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara pemerintahan, yakni asas kepastian hukum, tata tertib penyelenggaraan negara, yang berorientasi pada kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas serta akuntabilitas,”tandasnya.

 

About admin

Check Also

Pengamanan Hari Raya Idulfitri, Polres SBB Gelar Rakor Operasi Ketupat Siwalima

PIRU,N25NEWS.COM – Sebagai bagian dalam pengamanan terhadap Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan, yakni Hari Raya Idulfitri …