Carut Marut Penglolaan Keuangan Pemda Maluku

Catatan Penting – Alfin Souisa (Sekretaris Fungsi Bidang Organisasi DPD GAMKI Provinsi Maluku)

AMBON-Sebelumnya saya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menanggapi respon percepatan pembangunan infratruktur di Kota Ambon diantaranya pembangunan saluran drainase untuk mengatasi persoalan banjir yang sering kali terjadi akibat perubahan iklim yang cukup esktrim serta beberapa pembangunan lain seperti pembangunan trotoar yang terlihat di beberapa jalan protokol yang ditujukan hanya untuk memperindah kota.

Namun,ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan bahwa saya menilai carut marut pengelolaan anggaran daerah yang bersumber dari pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional senilai 700 miliard dari PT Multi Infrastruktur yang kemudian di realisasikan melalui sinkronisasi APBD perubahan dinilai tidak transparan dan tepat sasaran.

Pemerintah mestinya memprioritaskan pembangunan ekonomi kota yang sesuai dengan aras kebijakan nasional pengeloaan anggaran dan manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dimasa pendemi Covid 19.

Kalau yang saya cermati dan ikuti, bahwa dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional pemerintah melalui Kementrian Keuangan telah mengalokasikan dana PEN tersebut kepada daerah-daerah yang ditujukan agar tingkat perekonomian nasional dalam masa pendemi covid-19 akan mengalami recovery secara signifikan pada tahun 2021.

Program-program pemerintah yang terkait dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 serta untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Hal ini justru berbanding terbalik apabila kita melihat realitas pembangunan di Kota Ambon saat ini.

Pertanyaan kiritis yang ingin saya sampaikan adalah,apa relevansi antara pembangunan trotoar yang menghabiskan dana miliaran rupiah dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19?,lalu pembangunan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dari besarnya dana yang dialokasikan untuk memulihkan tingkat perekonomian masyarakat?.

Apakah pembangunan trotoar ini hanya untuk memperindah kota?,lalu apa relevansinya.Masyarakat luas ingin tahu,apalagi pembangunan trotoar yang akhir-akhir ini jurstru menuai kritik masyarakat karena bahan yang digunakan dinilai membahayakan bagi pejalan kaki yang sering kali mengeluhkan trotoarnya licin kalau terkena debu balum lagi kalau terkena air.

Seharusnya dalam proses pentahapan tender proyek pengerjaan trotoar Kota Ambon ini sudah dibahas tuntas dan diuji kelayakan serta keguanaannya bagi pejalan kaki sebelum proyeknya dilaksanakan.

Saya pikir ini “karma” akibat dari realisasi anggaran PEN yang tidak merata dan transparan.Pasalnya,sebagian besar masyarakat juga tidak tahu mengenai rencana pembangunan ini.

Mulai dari berapa besar nilai proyek untuk pembangunan trotoar dan drainase, jangankan masyarakat sebagian angggota DPRD provinsi Maluku saja ada yang tidak tahu menahu. padahal mereka memiliki fungsi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

BAPEDA juga tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan kebijakan umum anggaran platform prioritas anggaran sementara dan APBD.Jadi semua terkesan tertutup.

Pengelolaan keuangan daerah itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.Kalau pelaksanaan kewenangan pengelolaan maupun tahapan perencanaan dan pengawasan saja tidak dapat diawasi lantas bagaimana mau pertanggungjawabkan pengelolaan anggaran Pinjaman PEN itu untuk nantinya di kembalikan dari uang rakyat.

Saya minta kepada pihak Kejari untuk tetap mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana ini mulai dari perencanaan tender sampai kepada pelaksanan tender dan pertanggungjawabannya untuk nantinya dikembalikan pinjaman itu.

Bagi saya tentu pembangunan semacam ini tidak tepat sasaran, sehingga akan berdampak secara lagsung bagi pelambatan pemulihan ekonomi rakyat.

Check Also

Maluku Tenggara Miliki SDA Melimpah,Namun Belum Dikelola Secara Baik

MALRA,N25NEWS.com-Menyusuri dengan melangkakan kaki di pedesaan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) banyak potensi sumber daya alam …