Desak Periksa Bupati MBD,GPP Datangi Kejati Maluku

AMBON,25NEWS.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda-Pemudi (GPP) Maluku Barat Daya (MBD) mendatangi Kejaksaan Tinggi Maluku,guna mendesak Kejati untuk secepatnya memanggil dan memeriksa mantan Direktur PT.Kalwedo Benjamin Thomas Noach,kamis (27/2/).

“Alasan kami mendatangi Kejati Maluku guna mempertanyakan tidak lanjut pasca laporan terkait adanya indikasi korupsi dana penyertaan modal oleh Pemda MBD tahun 2012-2015 senilai Rp.10 milyar,”kata PJS Ketua Umum GPP MBD Wilson Marcus di Ambon.

Menurutnya,Jampidsus,yang mana sebagai pihak penyidik dianggap lamban oleh GPP MBD,terbukti kasus ini sudah dilporkan sejak tahun lalu (2019),namun hingga kini yang bersangkutan belum dipanggil oleh Kejati Maluku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dijelaskannya,dari 10 milyar tersebut,yang masuk pada rekening BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT.Kalwedo hanya 1,5 milyar,sedangkan sisanya 8,5 milyar di kirim kebeberapa orang termasuk Benjamin T Noach sebesar Rp.2 milyar.

“Bapak Benjamin Noach harus mempertanggung jawabkan dana subsidi pemerintah pusat (Pempus) sebesar Rp.24 milyar dan juga subsidi Pempus tahun 2016-2017 ,karena diduga Bupati juga turut mengatur hal tersebut,”ungkapnya.

Selain itu,Noach diminta untuk menjelaskan terkait semua fasilitas BUMD PT.Kalwedo,sebab dari dana pernyertaan modal 10 Milyar itu,harus menyiapkan semua semua kelengkapan salah satunya membangun kantor BUMD PT.Kalwedo,namun ternyata kantor tersebut adalah rumah kontrak dan sekarang pemiliknya telah mengambil ahli rumah yang dijadikan kantor tersebut.

Olehnya GPP MBD datang menagi janji Kejati Maluku atas pernyataan resmi yang disampaikan mantan Kepala Kejati Maluku di kampus Unpatti 2019 lalu di Ambon,bahwa Bupati MBD pasti dipanggil dalam waktu dekat ini,namun hingga kini belum ada.

“Jadi kami menduga Kejati Maluku itu masuk angin,padahal seharusnya mereka (Kejati) harus menunjukan professionalismenya,dalam penananan,sehingga tidak dipandang sebagai batu sandungan,namun sebagai sarana keadilan,”jelasnya.

Ia pun tegas lagi menyampaikan,Kejati Maluku masih terkesan lamban dalam penanganan kasus tersebut.Kalaupun Kejati tidak merespon permintaan yang sudah disampaikan,maka otomatis GPP akan kembali turun ke jalan menyeruhkan hal ini.

“Untuk itu,kami mendesak Kejati Maluku,harus pastikan pada kami dan publik kapan sang Bupati MBD dipanggil sekaligus diperiksa.Kami juga akan teruskan hal ini ke Kejaksaan Agung RI dan apabila dia (Bupati) tidak juga dipanggil,maka kami minta Kejaksaan Agung untuk mencopot jabatan Kejati Maluku,”tandasnya.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Bocah SD Kelas 1 Diperkosa Orang Tak Dikenal Di Rumah Kosong

AMBON,N25NEWS.com-Nasib naas dialami seorang siswi SD di Dusun Metar,Desa Wapsalit,Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru Provinsi Maluku,yang …