Home / Hukum dan Kriminal / Di Duga Ada Aktor Di Balik PAW Sony Ratisa

Di Duga Ada Aktor Di Balik PAW Sony Ratisa

SAUMLAKI,N25NEWS.COM – Ketua DPC LAI BPAN MTB, Elias J Masela menegaskan bahwa yang berhak memecat anggota DPR adalah Fraksi. Hal ini di sampaikan Jems menyangkut Pemberhentian sepihak oleh pimpinan DPRD MTB,  Sony Ratisa.

“Di duga ada aktor-aktor Intelektual Eksekutif dan Legislatif Propinsi dan Kabupaten berperan utk menjatuhkan politikus kotroversial untuk membela hak-hak rakyat MTB itu,”ungkap Masela.

Menurut Masela, ada tiga hal seseorang  bisa di berhentikan dari DPR, hal ini tertuang dalam UU No.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (UU MD3) Ketiga hal tersebut antara lain meninggal dunia atau berhalangan tetap,telah di vonis hukuman yang memiliki kekuatan tetap dan mengikat,serta telah di berhentikan dari partai.

Jemspun mempertanyakan,dimnakah empati dewan,para wakil rakyat MTB itu,terlihat mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada saat sudah ada arahan dan sudah terhirup Vitamin U, entah itu dari propinsi atau Kabupaten.

“Sony Ratisa dan Fredy Kormpaulun adalah Korban pembunuhan karakter politik, melebihi para politisi di senayan, kenapa demikian? (Sedikit meniru dan mengutip pernyataan  Sony Ratisa), Secara mendesak di paripurnakan oleh Wakil Ketua dan Pimpinan   DPRD dan Sekwan Hery Lerebulan dan hal itu kata mereka bahwa proses pemberhentian tersebut adalah untuk menjaga jangan sampai tidak di akomodir dalam Daftar Calon Tetap, (DCT) pada perhelatan 2019 nanti,padahal menurut Sony hal itu tidak berpengaruh sedikit pun,”tambah Ketua DPC LAI BPAN MTB ini.

Selain itu ungkap Masela bahwa menurut Sony bahwa Pengusulan Pemberhentian dirinya juga dari partai belum ada, kenapa Pimpinan DPRD secepatnya melakukan pemberhentian terahadap dirinya (Sambil menyedorkan sebuah surat dari partai PKPI pimpinan Harris Sudartno (pimpinan PKPI pusat).

Menurut Masela,pemberhentian itu  tidak di lakukan dengan rasa kekeluargaan dan Sonypun menyayangkan proses pemberhentian tersebut dan terlihat kucing-kucingan dan penuh tanda Tanya sehingga muncul tanggapan negatif terhadap pimpinan DPRD dan Sekwan Heri Lerebulan.

“Sampai detik ini, tidak dan belum tahu proses pemberhentian Sony Ratisa ini oleh siapa ? dan sangat janggal sekali lagi dia berujar,jangan mengalikan Isu menyikapi tetang hal tersebut,,”kata Jems Masela meniru kata Sony.

Jems Masela mendesak agar Pimpinan DPRD dan Sekwan (Ketua DPRD, Wakil Ketua, Sekwan bisa terbuka, menyangkut siapa yang memprakarsai pemberhentian ini, agar tidak jadi polemik dalam Perpolitikan dan berdemokrasi di kalangan masyarakat.

Selain itu Masela sangat mengapresiasi langkah Sony Ratisa untuk tidak ragu-ragu jika mengetahui tentang proses kucing-kucingan ini,.

Masela berpendapat, Jika Pimpinan DPRD dan Sekwan tidak bisa membuka hal ini,sudah pasti dugaan kuat bahwa proses ini bisa di intervensi eksekutif terahadap Pimpinan DPRD dalam proses pemberhentian ini.

“Mungkin sosok  mantan politikus Partai PKPI itu selalu mengkritik Pemerintah dalam hal setiap kebijakan yang tidak berpihak  kepada masyarakat dan menguntungkan diri sendiri dan sekolompok, sehingga menimbulkan ketidakpuasan oknum-oknum yang berperan memainkan sandiwara ini,”ujar Masela lagi.

Tambahnya pula,bahwa DPRD MTB yang seharusnya mengontrol setiap proses  kebijakan Pemda yang tidak berpihak kepada Rakyat,malah sebaliknya  masuk angin.

Jems pun menguraikan,mengontrol proses kebijakan Pemda itu adalah tugas politisi terutama anggota dewan, karena mereka di gaji Rakyat Dewan memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya.

“Ngomong apa saja boleh, karena itu mandat yang di berikan konstitusi kepada DPR, Jadi mengkritisi pemerintah, mengkritisi pelaksanan hukum adalah bagian dari tugas anggota dewan,”katanya

lanjut Ketua DPC LAI MTB itu, Tadinya dirinya dan masyarakat berharap dewan jangan berhenti mengkritisi, kalau ada yang tidak benar, DPR tetap harus membongkar sebisa-bisanya,bukan politisi yang berpeluang mengintervensi Hukum,sebab legislatif tak punya alat,justru eksekutiflah yang memiliki alat untuk melakukan intervensi kepada penegakan hukum.

Mashi ingat kah? Masih di benakah wahai Pimpinan DPRD dan anggota dewan yg terhormat ? Masikah di otak anda-anda, Pada saat Interpelasi beberapa waktu yang lalu, Apakah tidak ada Intervensi dari Eksekutif/Pemerintah, Propinsi/Daerah ?

“ Biarlah kita akan buka-bukaan setelah KPK-RI,jadikan tersangka,semoga mereka cepat sadar, namun sepertinya sudah terlambatdan saya bisa pastikan akan ada Zumi Sola, Zumi Sola, dan para Wakil rakyat- wakil rakyat MTB yang  akan menggunakan rompi oranye,”pungkasnya.

About admin

Check Also

JPKP Maluku Tuding Ada Korupsi Berjemaah Di Kemenag Maluku

JAKARTA,N25NEWS.COM – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) wilayah Maluku menuding ada indikasi korupsi berjamaah di …