Di Harapkan Birokrasi Yang Populis,GMKI Cabang Tual Minta Pemda Rubah Pola Pelayanannya

MALRA,N25NEWS.com – Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai amanat undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 1999, maka negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokrasi eletis menjadi Birokrasi populis.

Dimana sektor swasta sebagai pengelolah sumber daya di luar negera dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada.

Hal tersebut di sampaikan Ketua GMKI Barken Y. Rahayaan saat melakukan jumpa pers di Gloria Caffe  7 Maret 2020 di Langgur.

Lanjut Rahayaan,penerapan cita-cita good governance dan clean government pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyimbang negara.

“Untuk itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Tual – Maluku Tenggara yang hadir sejak tahun 2002 di bumi Larvul Ngabal terus berkomitmen untuk mengawal dan mengisi pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara,”tegas Ketua GMKI Cabang Tual ini.

Selain itu lanjutnya,dalam kiprah dan juang, GMKI tidak akan melepaskan tanggung jawab panggilannya untuk masyarakat sebagai bagian dari Medan gumulnya.

“Panggilan nurani sebagai organisasi yang bercirikan kekristenan, kemasiswaan dan keindonesiaan, GMKI akan selalu tanggap dengan kondisi sosial kemasyarakatan dan bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara,”tambahnya.

Terangnya lagi,harapan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang demokratis berangkat dari penerapan birokrasi sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan,

“Untuk itu,dalam semangat dan upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga proses seleksi pegawai negeri sipil dalam jabatan birokrasi merupakan dasar dan proses paling penting untuk memastikan pemerintahan memiliki pegawai negeri sipil yang memiliki kualifikasi, kompotensi dan kinerja yang baik,”ujar Barken Rahayaan.

Lebih lanjut Ketua GMKI Cabang Tual  ini menegaskan,dalam proses seleksi dan uji kompetensi pejabat administrator di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

“Kami menemukan ada proses dan mekanisme yang inprosedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1.Tim uji kompetensi pejabat administrator tidak melibatkan tim asesor dan perwakilan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri ( LSP PDN. ) Dan LPS PDN provinsi sebagaimana yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan dan peraturan badan kepegawaian negera republik Indonesia nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan, penyelenggaraan, penilaian kompetensi PNS.

2.Proses uji kompetensi pejabat administrator di lingkup pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara terkesan tidak adil karena terdapat pejabat esselon III yang sudah dilantik tetap maupun berpindah tempat ke esselon yang sama tanpa melalui proses uji kompetensi, sementara ada pejabat esselon III yang diwajibkan untuk mengikuti tes dalam jabatan esselon III. Serta terdapat jabatan esselon IV yang dipromosi dari Esselon IV a ke Esselon III a tanpa melalui uji kompetensi.

3.Surat sekertaris daerah nomor : 893.2 / 103 / BKPSDM / 2020 tentang uji kompetensi pejabat administrator point’ ke – 5 bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi di anggap telah mengundurkan diri dari jabatan, ternyata tidak sesuai amanat peraturan pemerintah ( PP ) nomor 11 tahun 2017 pasal 64 tentang manajemen PNS.

Sehingga,berangkat dari persoalan yang terjadi maka BPC GMKI Tual – Maluku Tenggara masa bakti 2019-2021 menyatakan sikap :

1. Mendesak Tim Uji Kompetensi Maluku Tenggara agar melibatkan asesor dan perwakilan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri ( LSP PDN ) dan LSP PDN Provinsi pada proses uji kompetensi pejabat administrator di lingkup daerah Kabupaten Maluku Tenggara

2.mendesak sekertaris daerah kabupaten Malra segera membatalkan surat nomor : 893.2/103/BKPSDM/2020 Point’ 5 : peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan, karena bertentangan dengan pasal 64 peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017

3. Mendesak pemerintah daerah Kabupaten Malra segera melakukan kembali uji kompetensi Pejabat administrator di lingkup Pemda Malra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Jika dalam dalam waktu dekat tidak ada proses perbaikan uji kompetensi pejabat administrator lingkup Pemda Malra sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku maka BPC GMKI Tual – Malra akan melakukan aksi intrupsi lewat aksi turun kejalan dengan kekuatan yang besar

5. Meminta DPRD kabupaten Malra menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Bupati Maluku Tenggara guna memberikan keterangan terkait proses uji kompetensi pejabat administrator di lingkup pemerintah daerah kabupaten Maluku tenggara karena tidak prosedural dan inkonstitusional.

6. Menghimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Malra terutama pengguna media sosial agar menjaga situasi kondusif tetap tercipta pada penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Maluku Tenggara dengan tidak mengeluarkan pernyataan – pernyataan yang cenderung provokatif sehingga dapat mengganggu proses pelayanan publik.

“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagi bentuk perhatian dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maluku Tenggara.

Reporter : Pae Rahakbauw

Editor : Redaksi

Check Also

Sosialisasi Dan Antisipasi Penyebaran Virus Corona Di Malra

MALRA,N25NEWS.com- Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar acara sosialisasi pencegahan virus corona (Covid-19),dimana virus mematikan …