Breaking News

Diduga Gunakan Ijazah Paket “C” Palsu, KPU Loloskan RN Anggota DPRD Buru

AMBON,N25NEWS.com – Calon Anggota Legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih dapil II Wae Apo Kabupaten Buru yang maju lewat Partai Nasdem dituding menggunakan ijazah paket “C” palsu. Meskipun telah dilaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru tetap meloloskan Roby Nurlatu hingga dilantiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru.

Dimana ijazah paket “C” yang didapat Roby Nurlatu lewat jalur Joki atau dengan cara dibeli tanpa melewati proses ujian yang dilaksanakan pendidikan non formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Ambon.

Bahkan keberadaan Roby Nurlatu hingga kini menjabat sebagai anggota DPRD Buru, sama sekali tidak pernah menikmati bangku pendidikan formal, tetapi semuanya ditempuh dengan cara pendidikan non formal, baik paket “A”, “B” dan “C”.Demikian hal ini disampaikan Sugianto, SE yang juga pernah sebagai guru pendamping Roby Nurlatu pada program pendidikan non formal di Kabupaten Buru.

Khusus untuk program paket “C” kata Sugianto, Roby Nurlatu pernah bersama empat rekan lainnya mendaftar untuk mengikuti program paket “C” di SKB Ambon, namun sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 35 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetraan bahwa ujian bisa dilakukan setiap tiga tahun sekali.
Anehnya belum cukup tiga tahun Roby Nurlatu sudah mengantongi ijazah paket “C”, tanpa melawati ujian tapi lewat oknum joki di BKS Ambon dengan cara dibayar.

Bahkan istri kedua dari Roby Nurlatu Wati Nacikit juga mengakui kalau suaminya tidak pernah ke Ambon untuk mengikuti ujian program paket “C” tapi tiba-tiba sudah mengantongi ijazah program paket “C”.

“Itu waktu dia (roby) ambil Ijazah di Ambon, waktu sama-sama dengan dia, berangkat di Ambon, tiba-tiba orang sudah datang bawah ijazak di rumah, tapi orang yang urus Ijazah sudah meninggal atas nama Nur, bukan saja dia tapi ada 10 ijazah, jadi saat itu gunung botak masih cair-cair jadi pasti bayar mahal, waktu itu kita berdua ke Ambon, jadi dia tidak pernah ikut ujian tapi bayar orang,”beber mantan istri kedua dari Roby Nurlatu lewat rekaman pembicaraan dengan Sugianto.

Menurut pengakuan Sugianto, sebagai pembina Roby Nurlatu mulai mengikuti program paket “A” dalam kondisi buta aksara, tidak tahu baca dan tulis namun lewat pembinaan dirinya, pada tahun 2008 diikuti mengikuti program paket “A” di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sari Arun Buru.

Namun untuk program paket “B” dan “C” kata Sugianto, setelah dicek di SKB Ambon ternyata ijazah yang dimiliki lewat jasa joki dengan biaya sebesar Rp 2 juta, tanpa melewati proses ujian sesuai Permendikbud.

“Emenag setelah saya cari tahu, emang yang didaftar roby di BKS Ambon terdapat lima orang, termauk Roby, Minggus, Viktor, Harun dan Oni yang semuanya bermarga Nurlatu yang ikut paket “B” tahun 2012 tapi hanya sebatas kasi masuk nama saja tapi orangnya tidak ikut, kenapa saya berani bilang tidak ikut karena saya punya rekeman pembicaraan dengan Harun yang mengatakan saya tidak ikut paket “B” di Ambon tapi kenapa dia (Roby) punya ijazah ada,”herannya.

Yang jadi pertanyaan Sugianto, bahwa belum cukup dua tahun setelah mendapat ijazah paket “B” Raboy Nurlatu sudah mengikuti program paket “C” dan itu melanggar aturan Permendikbud yang dilakukan tiga tahun sekali.

Selaku pendidik dan pembina yang pernah menempuh pendidikan yang cukup lama, merasa geram dengan banyak yang melakukan proses-proses yang tidak jelas lewat program pendidikan non formal, sehingga apa saja bisa dibeli dengan uang, seperti yang dilakukan Roby Nurlatu untuk mendapat ijazah paket “B” maupun “C”.
Dalam kepemilikan ijazah paket, Roby Nurlatu memiliki tiga agama yang mana dalam paket “A” beragama Hindu, paket”B” beragama Kristen dan paket “C” beragama Islam sehingga kabasahan dan legilitas dari ijazah tersebut perlu dipertanyakan.

“Secara legilitas ijazah juga perlu dipertanyakan, bahkan Roby Nurlatu juga sudah dianggap mempermainkan agama dengan tiga agama yang tercantum dalam ijazah,”kesalnya.

Hal senada juga disampaikan Husni Umar Ternate selaku tokoh masyarakat Buru yang mengungkapkan penyesalanya, terhadap supermase hukumm baik pihak penyelenggara KPU, Bawslu maupun Polres yang sama sekali tidak merespon laporan yang diajukan terkait dengan dugaan pelanggaran menggunakan ijazah paket”C” untuk mencalon sebagai caleg DPRD Buru dari partai Nasdem dengan nomor urut 2.
Bukan hanya itu dari inter partai Nadem Buru sendiri, meskipun sudah disampaikan, terkesan menyepelehkan persoalan tersebut, sehingga persoalan ini akan diteruskan pada tinggkat DPW, bahkan tingkat DPP sekalipun, sehingga yang bersangkutan bisa didiskualifikasi dari keanggotaannya di DPRD lantaran tersandung menggunakan ijazah yang tidak jelas.

Dikataan selaku KPU maupun Bawaslu harus ada proses keadilan dalam menanggapi laporan yang disampaikan para celeg lainnya, terhadap legilitas ijazah sebagai salah satu syarat untuk mencalon sebagai caleg, sehingga ada hal-hal yang menyangkut dengan dugaan penggunaan ijazah palu, selaku KPU dan Bawaslu harus mengambil sikap untuk menelusi hal tersebut.

Tapi yang terjadi KPU maupun Bawslu sama sekali tidak merespon apa yang sudah dilaporkan terkait dengan ijazah yang digunakan Roby Nurlatu, sehingga perlu ada keadilan pada lembaga yang bekewengan untunk mengtasi hal tersebut.

Jika hal tersebut KPU, Bawslu maupun Polres setempat terkesam bungkap maka, laporan penggunaan dugaan ijzah palsu akan dilaporkan ke Polda Maluku untuk ditindaklanjuti dan laporan akan disertai dengan bukti-bukti yang ada.

Reporter : Gali M

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

LAMI Maluku Tantang Kejati Usut Kejahatan BWS

AMBON,N25NEWS.COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ditantang usut dugaan kejahatan dan tindakan yang merugikan …

×

N25NEWS.com