Breaking News

Dinas P3A Maluku Gelar Pelatihan Bagi Perempuan Korban Bencana Konflik Sosial

AMBON,N25NEWS.COM-Pemerintah Provinsi Maluku,melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku menggelar Pelatihan bagi Perempuan Korban Bencana Konflik Sosial,yang difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,yang berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur Maluku,kamis (8/8/2019).

Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku,Lutfi Rumbia dalam membacakan sabutan Gubernur Maluku Drs.Murad Ismail mengatakan,berdasarkan data kependudukan dan catan sipil,Maluku pada tahun 2017,jumlah penduduk sebanyak 1.857.337 jiwa dengan jumlah perempuan dan anak adalah sebesar 49,33 persen dari total jumlah penduduk.

Jelasnya,perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari berbagai jenis tindak kekerasan,termasuk kekerasan yang terjadi di daerah-daerah rawan konflik dan berdasarkan sistem nasional pemantauan kekerasan (SNPK) wilayah yang rawan tersebut adalah Jawa Timur,Aceh,Sumatera Utara,Kalimantan Barat,termasuk Provinsi Maluku.

Sehingga,secara factual data SNPK juga mencatat berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi konflik yang meliputi kekerasan non seksual 1.511,kasus dan kekerasan seksual sebanyak 302.642 kasus,termasuk didalamnya kasus perkosaan,pelecehan seksual,ekploitasi seksual,intimidasi,nikah siri dan KDRT.

“Kita bersyukur dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik social (P3AKS) dan oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai kegatan melalui rencana aksi nasional P3A dalam konflik social (RAN P3KS) tahun 2014-2019,”kata Rumbia.

Hal ini juga telah ditindaklanjuti oleh Pemprov Maluku dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik social (RADP3AKS) tahun 2016-2019 yang selanjutnya implementasinya baik dipusat maupun di daerah.

“Untuk itu kita berharap dengan dibentuknya kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak ini,sehingga dalam konflik social ada Pokja P3AKS yang ditetapkan dengan SK Gubernur Maluku Nomor 90 tahun 2019 yang mana selanjutnya difasilitasi penguatan kepada Tim Pokja P3AKS,”tandasnya.

Reporter      : Aris Wuarbanaran

Editor          : Redaksi

About admin

Check Also

Gubernur Minta Porseni Jadi Ajang Pengembangan Prestasi

AMBON – Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) harus dijadikan sebagai proses pembinaan dan pengembangan prestasi …

×

N25NEWS.com