Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku,Ir.Ismail Usemahu,MT

Dinas PUPR Gelar Kegiatan Penguatan Kapasitas Desain Partisipatif Program FMSRB

AMBON,N25NEWS.COM-Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Desain Partisipatif Program Flood Management In Selected River Basin (FMSRB) tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Marina Ambon,senin (23/7/2019).

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku,Ir.Ismail Usemahu,MT,dalam sabutannya mengatakan bahwa,Flood Management in Selected River Basin Sector Project (FMSRBSP) merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan metigasi resiko banjir lebih baik yang dilaksankan dengan sumber dana Asian Development Bank (ADB) Loan No.3440-INO.

Jelasnya,kegiatan ini mengarah kepada perubahan paradigma dari kegiatan yang berorentasi pada proyek pengendalian banjir yang meliputi cara-cara structural menjadi ke orentasi proses pengelolahan banjir terintegrasi (Integrated Flood Management-IFM) yang menyediakan suatu perpaduan yang sesuai antara intervensi non structural,peningkatan kapasitas dan kelembagaan.

Sehingga,masyarakat didaerah dataran banjir akan menjadi pemanfaat untama dengan menempatkan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sebagai asset dan mitra dalam proses pembangunan,memberikan control keputusan dan sumber daya di tangan kelompok masyarakat.

“Mengapa ?,karena kita ingin masyarakat diberdayakan melalui kemitraan dengan berbagai unsure pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah pusat,pemerintah setempat,LSM,Perguruan Tinggi,praktisi,Perusahan Swasta dan lembaga penyandang dana,”kata Usemahu.

“Kita lihat bahwa banjir yang sering terjadi di berbagai wilayah tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian saja,tapi juga mengganggu aktifitas masyarakat dan system ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampaknya,”tuturnya.

Baca juga :   Kepsek SMA Wuarlabobar KKT,Angka Kelulusan Anjlok Akibat Kurangnya Tenga Guru

Untuk menjawab kebutuhan di atas,maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi suatu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksankan dalam program FMSRB ini,sebab mengingat adalah yang paling rentan saat terjadi banjir.

Selain itu,peran Pemda bersama masyarakat dalam pelaksanaan metigasi banjir harus dioptimalkan,hal ini sejalan dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,dimana disentralisasi pendelegasian secara bertahap wewenag pemerintah pusat kepada Pemda yang dimaksudkan untuk peningkatan peranan masyarakat lokal.

Jelasnya,bahwa keterpaduan rencana dan strategi pengurangan resiko banjir ditingkat provinsi dan kabupaten masih relative rendah,dengan demikian walaupun telah ada lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana namun kemampuan dan sinergitasnya perlu ditingkatkan.

“Untuk itu,kita dan Kementerian Dalam Negeri Pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah berkomitmen untuk mendukung kegiatan Flood Mangament In Selected River  Basin melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Resiko Banjir di daerah.

Oleh sebab itu,perencanaan yang baik akan menentukan pelaksanaan yang baik,sebab perencanaan partisipatif merupakan bagian dari pendekatan pembangunan berbasis kepada Community Driven Development (CDD),demikian pentingnya memahami desain dan praktik maka langka konkret untuk mendukung program FMSRB yang berkelanjutan.

Reporter       : Aris Wuarbanaran

Editor          : Redaksi

About admin

Check Also

Nyaris Penjabat Tengah-Tengah Bohongin Pengungsi  Gempa M 6,8

AMBON,N25NEWS.com – Diketahui, lewat posko induk PT Wijaya karya (WIKA), BUMN, telah menyalurkan bantuan untuk …

×

N25NEWS.com