Breaking News

DPRD Buru: Pembelian Lampu Jalan Diduga Terjadi Mark-up, Polda & Kejati Maluku Harus Usut Tuntas

NAMLEA,N25NEWS.com – Banyaknya polimik dimasyarakat Kabupaten Buru terkait pembelian Lampu Jalan yang tidak sesuai spec akhir-akhir ini menguras Dana Desa (DD), diduga ada mainan oknum kontraktor;Senin(2/9/2019.

25 Anggota Legislatif yang duduk di Gedung Bupolo, juga tidak tinggal diam terhadap kasus dugaan mark-ap pengadaan lampu jalan tenaga surya yang ditengarai berpotensi merugikan uang negara  miliaran rupiah, apalagi yang dipakai adalah dana desa.

Kepada wartawan di Namlea, Ketua DPRD Iksan Tinggapy mengaku kalau pihaknya mendapat laporan dari masyarakat perihal lampu jalan tenaga surya yang berbau mark-up.

“Informasi itu sudah didiskusikan dengan Komisi A yang bermitra dengan Pemerintahan Desa. Saya juga sudah diskusikan dengan rekan-rekan pimpinan DPRD, dan ada saran dari mereka agar ini segera ditindaklanjuti,” ungkap Iksan beberapa waktu lalu.

Sudah pakai dana desa, mirisnya lagi pengadaan lampu jalan ini diduga terjadi penggelembungan harga barang alias Mark-up. Satu paket lampu tenaga surya ini dipatok Rp 28 juta sementara harga di toko hanya berkisar belasan juta rupiah.
Sedang tiap desa diminta membeli sekurang-kurangnya 10 unit dan bahkan ada yan kemugkinan lebih lagi.

“Harga Rp 28 juta itu tinggal terima di tempat. Kalau tiap desa pasang 10 lampu, sudah berapa? Khan Rp 280 juta kalo 82 desa? maka berapa dana desa harus dipakai membeli lampu jalan tenaga surya ini,” ujar Ketua DPRD Buru.

Baca juga :   Buruknya Pelayanan Pendidikan di Desa Ukalahin

Menurutnya pengecekan di toko sudah dilakukan untuk jenis lampu yang sama, ternyata harganya jauh di bawah patokan kontraktor, meski bervariasi antara Rp 11 juta – Rp 14 juta.

Ironisnya pekerjaan pengadaan dan pemasangan lampu ini diduga tak sesuai mekanisme. Maksud dia, pelaksana pekerjaan tidak asal ditunjuk, apalagi dimonopoli oleh satu kontraktor.

“Dana lampu jalan per desa rata-rata Rp 280 juta mengapa tidak tender? Dengan selisih harga begitu banyak per desa, coba hitung berapa dana desa masuk kantong pengusaha?” ujarnya.

Ketua DPRD yang akrab dipanggil Nugie ini mengaku DPRD Buru serius menanggapi masalah ini, karena ini menyangkut Dana Desa.

“Tanpa ada laporan tertulis resmi dari masyarakat pun dapat kita bahas di DPRD,” akuinya.

Saat dibahas di DPRD Buru nanti, OPD terkait, termasuk para camat dan Kades serta BPD akan dipanggil untuk didengar keterangannya.

“Bila perlu sekalian kita panggil kontraktornya,”
Dia menegaskan DPRD tidak akan berdiam diri. Karena itu Ia meminta agar masyarakat berani melaporkan masalah lampu jalan kepihak penegak hukum beraroma korupsi itu,”Tegasnya.

Reporter :Kiswan

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Hal Ini Yang Membuat Kurnala Tidak Dilantik Menjadi Anggota DPRD Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Teka-teki tidak dilantiknya Welhem Daniel Kurnala ,senin (16/9/2019 sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku akhirnya terjawab …