Home / Parlementer / DPRD Maluku Selesaikan Perda Rencana Sonasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

DPRD Maluku Selesaikan Perda Rencana Sonasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

 

AMBON,N25NEWS.COM – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Sonasi Pesisir Pulau Pulau kecil Telah di selesaikan melalui paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (30/05/18).

Pembahasan Ranperda ini dihadiri oleh Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua pula oleh SKPD Provinsi Maluku serta seluruh anggota fraksi.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Musakir Asssagaf saat memimpin sidang paripurna mengatakan, Dengan ditetapkannnya Ranperda tentang rencana zonasi pulau pesisir dan pulau pulau kecil Provinsi Maluku tahun 2018-2038 akan menjadi acuan pembangunan pulau pesisir dan pulau pulau kecil dan peisisir Selama 20 tahun kedepan sehingga dapat memempercepat pembangunan dan pelayana kepada masyarakat.

“Kami berharap dengan penyelesaian pembahasan perda ini dapat membangun sinergi lembaga pemerintah baik pusat maupaun daerah sehingga tercipta kerjasama yang harmonis memperkeciil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan Antar sesama diwilayah pesisir dan wilayah kecil serta memberikan kepastian hukum serta memberikan tingkat kemakmuran masyarakat,” katanya.

Sementara itu disela sela sidang paripurna ketua badan penyusun rancangan Peraturan Daerah Hj Lufni Sanaky mengatakan ada tiga isu yang di sampaikan yakni sisa Ranperda Tahun 2018.

“Seperti diketahui ada sembilan Ranperda dari pemerintah Daerah yang masuk program legalitas Nasional dan perda Inisiatif belum ditetapkan dengan berbagai alasan dan pertimbangan karena yang usul insiatif ini ada Beberapa yang belum terselesaikan disebabkan karena waktu,” ujar Sanaky

Lebih lanjut ia mengatakan Dari sembilan baru satu yang diselesaikan kata Anggota DPRD dari partai Gerindra ini.

Dirinya meminta dari delapan Ranperda ini di berikan keluasan waktu bagi pihaknya Badan Penyusun Ranperda untuk disahkan.

“Karena berbenturan dengan Tahun politik di mana kita diperhadapkan dengan pemilu 2019 ini,” tandasnya.

“Beberapa Perda Insiatif yang belum Terselesaikan di Tahun 2015 – 2017 yang masih menungu Finalisasi dari Kemendagri,” tambahnya.

Sehingga pihaknya mendesak Secepatnya lewat surat resmi kepada Kemendagri agar Ranperda sisa Tahun 2015 – 2018 agar secepetanaya difinalkan dan diselesaikan agar jangan menjadi beban di DPRD Maluku.

About admin

Check Also

Soal Pembangunan Rumdis DPRD SBB, Rotasouw Memilih Prioritaskan Kepentingan Rakyat

PIRU,N25NEWS.COM  –  Pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) untuk pimpinan maupun anggota  DPRD Kabupaten SBB, meskipun dinilai …