Home / Kota Ambon / DPRD Minta Walikota Cabut Penetapan Shafiq Pontoh Sebagai Duta Medsos
Anggota DPRD Kota Ambon Rofiq Akbar Afifudin meminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy mencabut SK nomor 371 tahun 2018 tentang penetapan Shafiq Pontoh sebagaai duta media sosial (medsos) yang disampaikan dalam peryaan HUTKota Ambon ke-443 yang berlangsung belum lama ini.

DPRD Minta Walikota Cabut Penetapan Shafiq Pontoh Sebagai Duta Medsos

AMBON,N25NEWS.COM – Anggota DPRD Kota Ambon Rofiq Akbar Afifudin meminta Walikota Ambon Richard Louhenapessy mencabut SK nomor 371 tahun 2018 tentang penetapan Shafiq Pontoh sebagaai duta media sosial (medsos) yang disampaikan dalam peryaan HUTKota Ambon ke-443 yang berlangsung belum lama ini.

“Kita juga termasuk kaget, di HUT Kota lalu Walikota menyatakan sudah dibuat SK 371 untuk pengangkatan saudara Shafiq Pontoh sebagai duta Medsos untuk Kota Ambon, namun seharusnya SK tersebut harus dievaluasi ulang tapi kalau pribadi saya bila perlu tidak perlu dievaluasi tapi ditarik atau dicabut,”tegas Afifudin pada wartawan di Ambon, Senin( 10/9) saat diminta tanggapan DPRD terhadap SK tersebut.

Menurut Afifudin, secara aturan tidak ada salah Walikota membuat satu keputusan, tetapi dari sisi lain  ada problema ates yang hilang dengan kata lain tidak semua warga Kota Ambon yang bisa menerima hal tersbut.

Dimana hal tersebut dapat terlihat dari sikap masyarakat Maluku khusus Kota Ambon yang diluangkan dalam medsos yang hampir 90 persen menolak    Shafiq Pontoh diangkat sebagai duta medsos, sehingga hal tersebut ada yang perlu diklarifikasi oleh Walikota.

“Kami sendiri tidak tahu isi dari SK tersebut, apa tugas dia sebagai duta medsos bisa berdampak pada konsukwensi anggaran tidak dan bagaimana cara dia untuk melaporkan, sebab saya pernah mendengar ada bikthum  saudara Shafiq Pontoh dalam pekerjaannya itu nanti melaporkan ke Walikota tetapi bentuknya seperti apa kami belum tahu,”jelasnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon ini juga mengakui, kalau dalam sejarah di Kota Ambon baru pertama mengeluarkan penetapan duta medsos, sementara dari Walikota sendiri telah mencanagkan Kota Ambon sebagai Kota musik, tetapi sampai sekarang tidak pernah mengeluarkan duta  musik.

“Ini orang baru saja melakukan pernyataan terbuka di TV nasional, terkait nolice anak muda Maluku  terhadap penggunaan medos dan itu kemudian dilaporkan di  Bariskim Polda Metro ada juga di Polda Maluku, sehingga proses hukumnya masih berproses koq tiba diangkat sebagai duta medos, sehingga ini sangat melukai proses hukum yang sementara berjalan, jadi bagaimana nanti hukum menyatakan dia  bersalah tetapi disisi lain dia diangkat sebagai duta medses sehingga SK ini perlu dievaluasi ulang,”bebernya.

Oleh sebab itu, penetapan SK tersebut akan  menjadi catatatan penting bagi DPRD Kota  Ambon untuk memanggil Biro Hukum Pemkota Ambon untuk melakukan rapat kordinasi terkait dengan SK 731, pada hari ini Rabu(12/9).

Ia mengakui, kalau sebenarnya masih banyak anak muda Ambon yang lebih kratif lebih dari  Shafiq Pontoh, tetapi itu belum terpantau oleh pemerintah, contohnya anak muda Almas tiga com yang sudah berkecimpung di medsos sejak tahun 2000 an dan masih banyak anak muda Ambon lainnya, tetapi malah yang terjadi orang yang sudah melecehkan anak muda Maluku yang diangkat sebagai duta medsos, ini kan aneh.

Dijelaskan, kalau duta medsos yang diangkat dari anak muda Maluku,sudah  pasti yang diangkat potensi wisata termasuk Kota Ambon sebagai kota musik dunia, sehingga yang lebih dibutuhkan  medos sebagai sarana sosialisasi ke dunia luar, ini lah potensi yang ada di Maluku khususnya Kota Ambon.

Untuk itu yang dikuatirkan, akibat dari penetepan Shafiq Pontoh sebagai duta medsos akan ada gerakan protes turun jalan yang dilakukan anak muda kota Ambon dari gerekan yang sudah ada melalui medsos, sehingga gerakan aksi protes pasti akan dilakukan.

“Jadi ada bikhtum yang menjelaskan, kalau ada kekeliruan dalam SK tersebut bisa ditarik kembali untuk diperbaiki, tetapi bagi saya SK itu ditarik atau dicabut saja, sebab masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas seperti persoalan ASN yang belum tuntas, ini yang harus lebih diperhatikan,”tegasnya.

Dia juga mengakui kalau banyak rekan=rekan di DPRD yang meminta untuk dipanggil Walikota, namun berdasarkan  mekanisme dan aturan yang dipanggil hanya dari Karo Hukum yang secara tanggungjawabnya tahu persis dengan SK tersebut.

“Saya ingkatkan sekali lagi melalui media, agar saudara Karo Hukum hadir dan kalau tidak hadir akan  lebih membuat masalah, jadi sebaiknya hadir memenuhi undang DPRD,”ingatnya

Oleh : Gali Markalin

About admin

Check Also

PAW Sony Ratissa Bagian Dari Konfirasi Pileg 2019

AMBON,N25NEWS.COM – Sony Ratissa anggota DPRD MTB diberhentikan dalam Sidang Paripurna yang digelar khusus untuk …