Breaking News

DPRD Setuju Pemda Maluku dan Kabupaten Tanggung Sama Hibah Lahan Embarkasi Haji Antara

AMBON,N25NEWS.COM-Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku Fesal Musaad mendapat respon positif dari Komisi D DPRD Provinsi Maluku yang menyetujui persoalan biaya pembebasan lahan 5 hektar, mendukung Maluku dijadikan embarkasi haji antara menjadi tanggung bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dan Kabupaten/kota.

“Dalam diskusi tadi, kami telah bersepakat, kalau biaya pembebasan lahan 5 hektar nanti akan menjadi tanggung bersama antara pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota,”tegas Ketua Komisi D Sadia Uluputty pada wartawan usai memimpin rapat dengan Kemenag Maluku di ruang Komisi D DPRD Maluku, Selasa(11/6/2019).

Menurutnya, pembebasan lahan 5 hektar dengan biaya diperkirkan sebesar Rp 5 miliar, sehingga jika secara keseluruhan menjadi tanggungjawab provinsi mungkin akan sedikit memberatkan Pemprov Maluku dan jika menjadi tanggungan bersama dengan Pemda kabupaten/kota akan semakin ringan.

Bahkan kata Uluputty jika embarkasi haji antara bisa diselesaikan sesuai yang direncanakan dan sudah difungsikan maka akan digunakan untuk masyarakat yang melaksanakan ibadah haji dari kabupaten/kota masing-masing.
Selain mengurangi kos anggaran jemaah, bahkan dampak juga pasti perekonomian masyarakat, sehingga dipastikan tingkat kesejahteraan warga disekitar asrama akan semakin membaik.

Sebelumnya Kakanwil Kemenag Maluku Fesal Musaad dalam paparanya menjelaskan, kalau sejauh ini rencana Maluku dijadikan embarkasi haji antara sudah mendapat dukungan dan persetujuan penuh dari Kemenag RI tinggal bagaimana komitmen Pemda Maluku untuk bisa membebaskan lahan 5 hektar, untuk pembangunan infrastruktur.

“Saat ini kita sudah berhasil membangun infrastruktur dengan kapasitas 110 kamar dengan daya tampung 500 orang lebih dan sudah ada aula, dapur dan lainya, bangunan juga difasilitasi dengan 3 lift setara hotel bintang 5,”beber Musaad.

Baca juga :   Bimas Islam Kemenag Laksanakan Penyusunan Anggaran 2020

Bahkan tahun katanya, bangunan tersebut sudah bisa difungsikan untuk Jemaah Calon Haji (JCH) tahun 2019, bahkan ini bagian dari peningkatan kualitas penyelangara ibadah haji.

“Nah kemarin itu saya agak terpukul, ketika mau tambah bangunan yang sama tapi tim survey dari Bapenas Kemenag turun, tidak memenuhi syarat karena tanah kita 1,7 hektar itu sudah penuh, “ulasnya.

Menindak lanjuti pembangunan tersebut pinta Musaad, adanya dukungan penuh dari Komosi D agar kedepan Maluku bisa dijadikan embarkasi haji antara.
Lanjut Musaad, jika Maluku sudah dijadikan embarkasi haji antara, tidak menutupi kemungkinan Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara akan diintregasikan ke Maluku dengan alasan lebih efektiv, efisien dari sisi jarak, waktu dan biaya.

“Kalau itu terjadi, maka peningkatakan kesejahteraan, kemudian ekonomi masyarakat akan meningkat, iman dan taqwa sosial budaya juga akan meningkat dari sisi extranal,”ungkapnya.

Maka dengan demikian tujuan dari visi Pemprov Maluku akan tercapai dalam mewujudkan Maluku yang lebih sejahtera.

Bahkan bangunan tersebut juga bisa digunakan untuk kepentingan umum, sehingga ini perlu mendapat respon penuh dari Komisi D untuk bagaimana bisa memperjuangkan pembebasan lahan tersebut yang selama ini masih menjadi kendala wujudnya Maluku dijadikan embarkasi haji antara.

Reporter :Rohim

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Kemenag Maluku Gelar Bimtek Simponi

AMBON,N25NEWS.com –  Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Maluku melalui Bidang Bimais Islam melaksanakan Bimtek …