Dua Aksi Unjuk Rasa Kepung Kantor Gubernur Maluku

AMBON,N25NEWS.com-Dua aksi unjuk rasa terjadi secara bersamaan di kantor Gubernur Maluku,tepatnya di gerbang keluar kantor gubernur Maluku,yang dilakukan oleh Kesatuan Organisasi Perjuangan Mahasiswa ( Kompak ) menggelar demonstrasi guna pengusutan dana 3,5 miliar yang digunakan oleh Dirut PD Panca Karya,Rusdi Ambon.

“Rusdi Ambon telah melakukan penyelewenagan dana untuk membeli graha Raden Panji,karena selama setahun menjadi Dirut PD Panca Karya kekayaannya tidak sampai Rp 3,5 miliar”kata korlap aksi unjuk rasa,Ramon Wenno,kamis (24/9).

Lebih lanjut Ramon dan para pengunjuk rasa meninta Gubernur Maluku,Murad Ismail untuk  menginstruksikan inspektorat daerah Maluku mengaudit keuangan PD Panca secara terpisah dari kekayaan Rusdi Ambon.

Selain itu,mereka meminta Gubernur Maluku untuk memberhentikan Rusdi Ambon selaku Dirut PD panca karya,mengingat usia Rudi dan Gubernur Maluku harus memperhatikan undang-undang Tipikor pasal 1 dan pasal 2 nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana  korupsi .

“Apabila tuntutan ini tidak diindahkan maka,kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar” tegas Ramon Wenno.

Baca juga :   BNPB Bersama Tim Literasi Kebencanaan Gali Sejarah Kebencanaan di Maluku

Sementra di gerbang masuk kantor gubernur,DPD Ikatan Muhammadiyah Maluku menggelar aksi menuntut penegakan hukum atas berbagai kasus yang terjadi di Maluku salah satunya seperti pemotongan ADD 92 desa di Kabupaten SBB.

“Ada lagi berbagai kasus yang kita laporkan yakni,SPPD fiktif di Kota Ambon senilai 6 milyar,APBD Maluku Tengah yang nilainya milyaran rupiah,gratifikasi yang dilakukan Bupati Buru Selatan,korupsi Sekretariat Kabupaten Buru dengan tersangka Sekda Buru,Ahmad Assegaf dan juga kasus korupsi lampu desa dan alun-alun kota Namlea yang hilang bak di telan bumi,”ungkap korlap M Saleh.

Untuk itu ,Ikatan Pemuda Muhammadiyah Maluku sangat berharap dengan kepemimpinan Ketua KPK ,Firli bahuri,dapat melakukan penegakan hukum dengan mengambil alih proses perkara guna penegakan hukum didaerah ini.

Adapun diketahui,pernyataan sikap dari kedua komponen mahasiswa tersebut ,diterima oleh Karo Humas dan Protokoler Setda Maluku ,Melky Lohy.Selain itu,aksi dua kelompok mahasiswa ini dikawal oleh aparat kepolisian Polresta Ambon dan Lease.

Reporter    : Aris Wuarbanaran

Editor        : Redaksi

 

Check Also

Memiliki Legalitas,Soumeru : YAB 11 Provinsi Indonesia Timur Siap Jalankan Aktivitas

AMBON,N25NEWS.com- Yayasan Anak Bangsa (YAB) 11 Provinsi Indonesia Timur,dapat menjalankan aktivitasnya,karena secara hukum telah sah …