Home / Maluku / Dua Tahun Upah Outsorsing Dibayar Tidak Sesui UMP,GM Diminta Evalusi Manager PLN UP3 Ambon

Dua Tahun Upah Outsorsing Dibayar Tidak Sesui UMP,GM Diminta Evalusi Manager PLN UP3 Ambon

AMBON,N25NEWS.COM  – Meskipun pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai SK Gubernur, namum sayangnya SK tersebut masih ada yang belum menerapkan, seperti yang terjadi pada PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggang (UP3) Ambon yang hampir dua tahun tidak membayar upa tenaga outsorsing seauai UMP. Terhadap persoalan tersebut GM PLN Maluku dan Maluku Utara (M2U) Djoko Dwiiatno diminta turun langsun melakukan evaluasi Manager PLN UP3 Ambon Wahidin beserta jajarannya yang diduga sengaja telah menggelapkan  sisa UMP yang belum terbayar sejak tahun 2017 hingga 2018 tahun berjalan.

Mekipun diketahui SK UMP yang dikeluarkan Gubernur Maluku setiap tahun mengalami perubahan nilai, dimana untuk tahun 2018 telah ditetapkan UMP sebesar Rp 2.222.220 dibandingkan UMP 2017 terjadi kenaikan 15,4 persen dari Rp 1,9 juta.

Ironisnya PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya PLN UP3 dengan tega masih menahan apa yang menjadi hak outsorsing.

Dari informasi yang berhasil dihimpun koran ini dari percakapan beberapa pegawai outsoring di PLN UP3 Ambon, merek sangat mengelu dengan upah yang selama ini mereka dapati dan jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini, masih belum mencukupi kebutuhan sehari yang setiap waktu mengalami kenaikan.

Meskipun kalau upah yang diterima juga sesuai dengan UMP yang ada, tapi setidaknya sudah bisa mengurangi sedikit kekurangan yang ada.

Untuk itu mereka meminta pihak PLN UP3 Ambon untuk bisa secepatnya membayar kekurangan UMP sejak tahun 2017 hingga tahun berjalan

Dimana kondisi ini hanya terjadi pada outsorsing dibawa naungan PLN UP3 Ambon, sementara PLN M2U dan Sektor Pembangkitan  semua upah outsorsing dibayar sesuai UMP yang berlaku.

“Timbul pertanyaan PLN Sektor dan PLN UP3 kan semuanya dibawa PLN M2U, koq cuma hanya PLN UP3 yang membayar upah outsorsing tidak seauai UMP, ini.keselahannya dimana atau ada unsur kesengajaan yang dilakukan manager PLN UP3 sehingga GM PLN M2U tidak boleh diam tapi harus turun gunung menindaklanjuti persoalan ini,”pinta salah satu outsorsing yang enggan namanya di beritakan.

DPRD Akan Panggil Bos PLN UP3

Menyikapi hal tersebut Komisi II DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan memanggil bos PLN UP3 Ambon Wahidin untuk dimintai penjelasan terkait upah outsorsing yang dibayar tidak sesuai UMP.

“Yang jelas, ketiga kita mendapat informasi ada hak-hal para pekerja outsorsing yang dibayar tidak sesuai standar UMP, DPR Kota Ambon akan melakukan pemanggilan,”ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Leturiuw melalui jaringan selulernya, Selasa(4/12).

Menurutnya, sesuai dengan persoalan UMP yang dibayar tidak sesuai, maka pihaknya melalui Komisi II DPRD Kota Ambon akan mengundang pihak PLN UP3 Ambon untuk dilakukan konfirmasi.

Hal tersebut kata Christiantu bahwa, inti dari persoalan itu terlebih dahulu Komisi harus melihat bentuk kerja sama atau perjanjian kerja antara PLN dengan pihak pendor atau perusahan yang mewadai para outsorsing, sehingga selanjutmya  langkah apa yang harus diambil Komisi.

“Jangan sampai ada perjanjian kerja yang berproses lain, jadi itu yang harus disikapi lebih awal apa perjanjian kerja mereka dengan PLN,”ucapnya.

Meskipun demikian DPRD juga berharap agar penerapan upah tenagah kerja tidak boleh harus bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam SK UMP.

 

Penulis    : IAN M

 

About admin

Check Also

Disub Maluku Surati Kementerian Perhub,Minta Berih Sangsi Maskapai Terkait Harga Tiket Melebihi Batas Atas

AMBON,N25NEWS.COM-Banyak warga masyarakat yang mengeluh mahalnya harga tiket pesawat menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun …