Breaking News

Evaluasi RPJMD Diserasikan Dengan Visi-Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih

AMBON,N25NEWS.COM – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku tahun 2020 ini harus diserasikan antara hasil evaluasi RPJMD tahun sebelumnya dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang itu menjadi intinya,sebab implementasi dari program di tahun 2020 yang akan dikembangkan.
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes) Provinsi Maluku,Rusdi Ambon kepada awak media saat ditemui pada Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal,Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020 di Kantor Gubernur Maluku,senin (19/02/2019).

Lebih lanjut Ambon mengatakan,”Untuk menindaklanjuti itu kan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dinas-dinas,badan dan biro itu mereka punya tugas pokok dan fungsi dituangkan dalam uraian tugas sesuai Keputusan Gubernur Maluku,nah disitulah tugas-tugas itu yang dia sesuaikan dengan rencana visi-misi Gubernur terpilih,”kata Ambon.

Dalam visi-misi Gubernur terpilih tersebut yang dalam rangka memgarah pada proritas program penanggulangan kemiskinan,infrastruktur,yang sebelumnya ada 6 proritas daerah,tetapi untuk sementara ini hanya dibahas 2 proritas yang tinggal ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD,yang memang bukan saja kemiskinan yang jadi proritas,tetapi ini akan berlanjut sampai 6 proritas daerah tercapai.

Sementara itu berbicara mengenai kemiskinan Maluku,maka secara giografis luas wilayah Maluku 92,5 peraen adalah lautan sedangkan 6,1 persen adalah daratan maka alokasi biaya yang dialokasikan unuk APBD I adalah biaya yang sesuai dengan daratan maka sangat kecil biayanya,mengapa biaya hanya daratan ? Karena kriteria yang turun sesuai peraturan itu dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk.

Baca juga :   Pemda Maluku Ajak Masyarakat Waspadai Ancaman Teroris Dengan Kesadaran Berinternet

“Kita punya jumlah penduduk 1,7 itu yang membuat alokasi anggaranya kecil,sedangkan luas wilayah cukup luas,nah pada tahun 2010 telah dilaksanakan seminar untuk bedah kemiskinan itu dibawa kepemimpinan Pak Karel Ralahalu yang bersama pihak Bank Indonesia mengundang Ibu Apiliani dari Kementerian Keuangan,setelah diminta APBD I ternyata Apliani mengatakan kemiskinan di Maluku tidak bisa turun,paling 1 persen setiap tahun,”jelas Ambon.

Pernyataan Apliani itu terbukti setiap tahun kemiskinan di Maluku turun 1 persen,maka solusi dan rekomendasi yang diberikan adalah alokasi dana terbatas yang diproritaskan untuk mendorong sektor unggulan.Di Maluku ada 3 sektor yang menjadi proritas yaitu perikanan,pariwisata dan pertanian (perkebunan cengkeh,pala dan kelapa) ini yang harus didorong agar investor masuk.

Kemudian investor yang masuk maka sudah barang tentu akan membuka lapangan kerja dan juga infrastruktur yang sulit yang menujuh lokasi-lokasi dapat membantu untuk membangun dengan demikian anggaran yang lain bisa terakomodir untuk kegiatan lain,tapi sebetulnya konsep dari Apliani diperhatikan dan ditindaklanjuti.

“Untuk itu nanti kita lihat dulu pada pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dan sudah dilantik,maka itu kita lihat kebijakan-kebijakan Gubernur yang para awak media bisa didengar langsung dari Gubernur,setelah itu penjabaran lebih jauh kita tim bisa jelaskan,”tandas Rusdi Ambon.
Penulis : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

About admin

Check Also

BKKBN Provinsi Maluku Bertekad Tingkatkan Kualitas Penduduk

AMBON,N25NEWS.COM-Program Kependudukan,Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Maluku tahun 2019 ini,merupakan salah satu langkah …