Gaji P3K Akan Dibayar Awal Bulan Maret

SAUMLAKI,N25NEWS.COM – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipastikan akan bernapas lega di bulan Maret,setelah terhitung selama 2 bulan penuh sejak Januari dan Februari belum menerima hak-hak mereka.

Hal tersebut disampikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat,saat di konfirmasi diruang kerjanya,rabu (20/02/2019).

Lebih lanjut Rangkoratat mengatakan,”Keterlambatan pembayaran gaji kepada P3K tersebut disebabkan karena keterlambatan SKPD melakukan pengusulan kepada Bupati sehingga proses penetapan Surat Keputusan (SK) perpanjangan P3K 2019 mengalami keterlambatan,”kata Rangkoratat.

Tetapi sebelumnya terdapat sejumlah SKPD yang telah mengusulkan perpanjangan SK P3K di awal tahun kerja yang mana masih terdapat beberapa SKPD yang terlambat melakukan pengusulan terhadap hal ini,tetapi pada prinsipnya pemerintah daerah mengakomodir semua usulan tersebut dan selanjutnya akan ditetapkan secara kolektif.

“Sekdapun mengaku meskipun pengusulan P3K tidak disampaikan secara serempak karena terdapat sebagian SKPD yang terlambat mengusulkan,namun tidak berarti sebagian saja yang diakomodir,semua usulan SKPD harus masuk kemudian disiapkan dan diajukan SK-nya secara kolektif kepada Bupati untuk ditandatangani,”jelas Rangkoratat.

Sekdapun menjawab isu yang meyebutkan kondisi yang sama pernah terjadi diawal tahun 2018 lalu dan hanya sebagian P3K yang menerima gaji mereka karena pengusulan SK oleh SKPD yang tidak dilakukan secara serempak alias sebagian mengalami keterlambatan,maka Sekda menepis isu tersebut.

“Saya pastikan hal itu tidak ada,tahun 2018 lalu adalah tahun dimana kita melakukan penataan ulang P3K di kabupaten ini agar sesuai dengan kebutuhan akhir tahun 2018.
Kemudian setiap pimpinan SKPD wajib melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja P3K,dari hasil evaluasi tersebut baru diputuskan seorang P3K diusulkan kembali untuk diperpanjang kontraknya di tahun berikut atau tidak.

“Nah dalam proses inilah sering kita temui ada SKPD yang nakal,misal saja kedapatan SKPD yang mengusulkan jumlah tenaga P3K lebih dari yang telah ditetapkan tahun sebelumnya,ini yang meyebabkan kita melakukan penilaian ulang untuk memastikan validitas usulan tersebut,segaligus memastika pagu yang tersedia dalam APBN 2019 cukup untuk membayar gaji seluruh P3K,”tandas Putra desa Lingat ini.

Editor : Redaksi

Sumber : www.mtbkab.go.id

About admin

Check Also

Kantor Bupati KKT Direnovasi, Aktivitas Pindah Ke Kewarbotan

SAUMLAKI,N25NEWS.COM-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terus berbenah dan memperbaiki penampilan wajah kota Saumlaki serta mencoba …

×

N25NEWS.com