Breaking News

Gawat Gara-Gara Uang Jasa, Dokter RSU Piru Mogok Layani Pasien

PIRU,N25NEWS.COM – Sebanyak 6 tenaga Dokter Ahli dan 4 Dokter Umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Piru, pada Senin, (8/4) melakukan aksi mogok dalam melayani pasien yang datang berobat di Rumah Sakit Milik Pemkab SBB itu.

Parahnya, aksi mogok melayani Pasien itu, bukan hanya pada Pasien yang menjalani rawat inap pada bangsal Rumah Sakit saja, tetapi juga pada pasien yang akan dirawat di ruang Emergensi tepatnya pada ruang Unit Gawat Darurat ( UGD) Rumah Sakit yang berlokasi jalan Trans Seram tersebut, akibatnya pasien kritis yang harus membutuhkan layanan Dokter jadi terabaikan.

Bahkan saat media ini melakukan konfirmasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Piru, dr Michael Siwabessy mengungkapkan penyesalannya, pasalnya ketua Komisi medis RSU Piru tersebut turut melakukan aksi mogok tersebut.” sebenarnya Mereka (Para dokter) itu siapa?? Dia, dr Yan seharusnya bertanggung-jawab” sesalnya.Aksi mogok tersebut makin parah saat ada himbauan untuk tidak menerima pasien baru.

Setelah melakukan telusuran, ternyata aksi mogok tersebut dilatar- belakangi oleh belum dibayarkannya uang jasa para dokter tersebut yakni, Jasa umum sejak November 2017, Jasa BPJS sejak Juli 2018 dan insentif sejak Januari 2019.
Kecaman protes Mereka untuk segera dibayarkan Uang Jasa itu, sesungguhnya sudah dilakukan sejak bulan lalu yang dicantumkan pada pada secarik kertas yang ditempelkan pada jendela Ruang UGD.

Terkait insentif tersebut, Siwabessy yang dihubungi pada, Senin malam (8/4) sekitar pukul 21.00 WIT, lewat saluran HPnya menyatakan, aksi mogok Itu dilakukan saat dirinya tidak berada di tempat, Direktur RSU Piru yang saat ini sedang mengikuti Raker di Ambon itu menerangkan untuk masalah insentif pihaknya hari ini sudah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM), hanya saja pihak Keuangan meminta SP2D dengan resimen daftar hadir.

“Beta komunikasi dengan Dia (Bendahara) untuk minta SP2D, tetapi Kepala Keuangan justru meminta absen, inikan seng masuk akal, karena sebenarnya permintaan dari Kepala Keuangan itu mengapa Saya katakan tidak masuk akal, karena kalau ada kejanggalan maka harus ada investigasi dari Inspektorat Kabupaten SBB.”protes Siwabessy.

Menurutnya jika Direktur RSU, telah mengeluarkan SPM maka bagian keuangan harusnya membayar saja, apalagi sudah disertai dengan daftar hadir, kalaupun ada kejanggalan maka tinggal meminta investigasi dari Inspektorat Daerah SBB karena itu bukan wewenang kepala keuangan.
Siwabessy mengharapkan, bagian keuangan untuk segera membayar insentif agar tidak mengganggu situasi pelayanan di RSU Piru yang dapat berimbas pada pelayanan Masyarakat di SBB.

Karena persoalan ini, Siwabessy menyatakan malam ini pihaknya akan menyampaikan laporan lisan kepada Bupati SBB, Drs Yasin Payapo M. Pd yang selanjutnya akan diikuti dengan laporan tertulis.

Saat media ini mendatangi RSU Piru pada malam itu Senin (8/4), terlihat Kepala Manajemen Keperawatan RSU Piru, Suster Jean Syiauta sedang melakukan pengecekan para suster yang bertugas pada setiap bangsal RSU dan juga ruang UGD. “Beta lakukan ini atas perintah Pak Direktur”ungkapnya.

Reporter :  Nicko Kastanja

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Renta Rego:Komitmen Walikota Ambon Terhadap Program KKBPK Dapat Apresiasi Dari Seluruh Indonesia

AMBON,N25NEWS.COM-Plt Kepala BKKBN Perwakilan  Provinsi Maluku,Dra.Renta Rego di hadapan Walikota Ambon Richard Louhenapessy menyampaikan penghargaan …