Breaking News

GMKI Ambon Desak Kapolda Copot Kasat Sabara Polres Ambon dan PP Lease

AMBON,N25NEWS.COM –  Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, mendesak Kapolda Maluku, untuk segera mencopot Kasat Pulau-Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ajun Komisaris Polisi, Sarifudin.

“Kami mengutuk keras tindakan atau aksi oleh pihak Kepolisan Polres Ambon dan PP Lease pada kader GMKI Cabang Ambon yang menjadi peserta aksi pada 19 Maret 2019 kemarin, selanjutnya kami meminta Kapolda Maluku mencopot bahkan bila perluh memecat, Kasat Sabara Polres Ambon dan PP Lease, Ajun Komisaris Polisi, Syarifudin atas tindakan amoral yang dilakukan,” desak Ketua Komisariat GMKI Cabang Ambon, Almindes Falentino Syauta, saat memberikan keterangan Konfrensi Pers, di Rumah Kopi Joas Urimesing Ambon, Rabu (20/3) sore.

Selain itu, kata Almindes, GMKI Cabang Ambon mengharapkan agar tindaka tidak terpujih yang dilakukan pihak Kepolisian ini jangan lagi terulang dikemudian harinya, baik kepada siapapun elemen masyarakat yang hendak menyuarakan aspirasinya.

“Kami GMKI Cabang Ambon, menuntut pemulian nama baik organisasi kepada pihak-pihak yang keliruh menyampaikan stekmen terhadap aksih yang dilakukan tersebut. Kami juga meminta ganti rugi atas setiap pengrusakan atribut perlengkapan aksi dan rugi materi yang lainya yang dialami kader GMKI Cabang Ambon pada saat aksi membabi buta pada hari Selasa kemarin itu,” desaknya.

Almindes mengakui, jika tidak ada tanggapan dari pihak Kepolisian untuk menanggapi atau meresponi apa yang kami sampaikan ini. Maka setelah pemiluh selesai, kami pastikan akan melakukan aksi lanjutan dan akan terus kami lakukan jika tidak ada respon dari Kepolisian.
Bahkan kami akan menurunkan personil kami lebih banyak dari hari kemarin itu.

“Hal yang menjadi sorotan kami adalah mengapa sampai kami di pukul, penghinaan pelecehan terhadap symbol dan lambang organisasi kami. Ini harga diri kami yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. GMKI Cabang Ambon, ketika turun aksi itu bukan main-main, dan kami bukan kaleng-kaleng. Karena sebelum kami turun orasi terlebih dahulu kami melakukan kajian,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, aksi yang kami (GMKI) Ambon lakukan pada Selasa 19 Maret 2019 kemarin, dari Kantor DPRD Maluku dan berlanjut ke kantor Gubernur Maluku, telah sesuai dengan administrasi yang sebenar-benarnya. Bahkan aksi kami sesuai dengan UU. Selain itu kami juga mengatungi surat izin dari Kepolisian.

Menyambung hal di atas GMKI menyampaikan bahwa surat tugas yang di layangkan Polres Pulau Ambon itu ada 2 yaitu Kasat Intek dan Wakapolres namun kenyataan di lapangan yang turun dan melakukan aksi sporadis secara membabibuta oleh pihak Kepolisian yang kita kenal dengan tindakan represif adalah Sabahara Pulau Ambon dan PP Lease.

“Yang menjadi kekwatiran kami sebagai organisatori adalah bagaimana Polres Pulau Ambon dan PP Lease lewat aparatur Kepolisiannya melakukan tindakan represif. Padahal sama sekali kami tidak melakukan tindakan anarkis sedikitpun. Intinya dalam aksi kemarin itu, tidak ada yang namanya melanggar UU, kami juga tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, tidak melakukan pemukukan dan tindakan anarkis lainnya terhadap orang-orang yang berda di sekitar tempat aksi,” akuinya.

Namun atas peristiwa yang dialami Kader-kader kami GMKI Cabang Ambon dalam aksi kemarin itu, sehingga singkat Almindes, peristiwa pada kemarin itu juga telah kami (GMKI-Red) Ambon melaporkan ke pengurus GMKI Pusat/Jakarta. Bahkan sementara ini juga kami lagi memproses untuk dilaporkan ke Komnas HAM, Kapolri maupun Kompolnas.

Editor : Redaksi

About admin

Check Also

Peringatan HKG-PKK 2019 Provinsi Sumbar Berlangsung Meriah

PADANG,N25NEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menjadi tuan rumah Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan …