Gubernur Maluku, Sebanyak 124 Kepala Daerah Terjaring OTT

AMBON,N25NEWS.com-Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan sesuai dengan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),dari tahun 2004 sampai 2019 terdapat 124 kepala daerah yang terjadi Korupsi,dimana padatahun ini (2019) saja terjadi 9 Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Kita ketahui pada masa lalu Unit Pengawasan Internal (UPI) yang lebih menitikberatkan pencairan kesalahan organisasi yang ujung-ujungnya membuat list daftar dosa dan kesalahan sudah tidak relevan,”kata Gubernur,dalam sambutannya yang dibacakan Pejabat Sekda Maluku,Kasrul Selang,pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi Maluku,yang berlangsung di Marina Hotel Ambon, rabu (18/12).

Lebih lanjut menurut Gubernur, Unit Internal Audit harus menjadi bagian dari solusi yang sudah barang tentu mampuh memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu mengeliminir penyebab sistemik dari suatu penyimpangan.

Selain itu,peran konsultatif pendampingan dan perbaikan organisasi melalui bimbingan dimana pemberian petunjuk menjadi salah satu titik berat pesan internal audit saat ini.

Namun demikian,peran watch dog juga masih diperlukan untuk paling tidak sebagai salah satu upaya penjaminan yang memadai bahwa seluruh tugas dan fungsi telah dilaksanakan oleh manejemen.

Baca juga :   PANRB Evaluasi Pelaksanaan RB Dan SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku

“Kita pemahaman yang baru ini berakibat pada keresahan,seolah operator pengawasan pada era sekarang sudah tidak memiliki GIGI lagi sebagai penjaga organisasi dalam bingkai yang lebih terkesan menyeramkan atau paling tidak ditakuti,”jelas Gubernur.

Adapun, Gubernur mengakui tidaklah salah,memang merubah budaya kerja dan metubah mind set serta melakukan reformasi atas kelemahan-kelemahan yang ada dan melaksanakan hal yang baru pasti juga akan menimbulkan benturan-benturan.

“Untuk itu, saya berharap bagi unit pengawasan internal dan semuannya itu harus dibangun dari nili-nilai profesionalisme,kejujuran dan selalu belajar dari keselahan untuk mewujudkan aparatur dan lembaga pengawasan yang lebih efektif,mampuh membangun kepercayaan publik dan diterima oleh organisasi sebagai bagian dari solusi,”tandas Gubernur.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

Check Also

Sekda Pimpin Rapat Pra Evaluasi Jelang Penilaian RB-SAKIP Oleh KemenPAN-RB

AMBON,N25NEWS.com-Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, memimpin Rapat Pra Evaluasi Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas …