Gubernur Maluku,UU Desa Hadir Pemerintah Fokus Sejahterakan Rakyat.

AMBON,N25NEWS.com-Gubernur Maluku,Murad Ismail,mengatakan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,tentang desa maka otomatis pemerintah akan fokus dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia,sebagaimana tertuang dalam amanat pembukaan UUD 45.

“Cita-cita membangun desa sudah lama menjadi tujuan nasional,sebab desa merupakan entitas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,”unugkap Murad dalam sambutannya yang dibacakan Pejabat Sekda Maluku,Kasrul Selang,pada acara Rapat Kerja Teknis Penyelengaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Xaverius Ambon,rabu (27/11).

Menurut Gubernur,dampak kehadiran UU Desa menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat desa adalah dengan kebijakan dikucurkannya dana desa (DD) melalui dana transfer pusat yang tertuang dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut,Gubernur menandaskan,penyaluran DD oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sampai saat ini di 1.198 desa pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku,sebesar 4,1 triliun,dimana kebijakan tersebut sesuai dengan filosofinya telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa.

“Secara posetif kita melihat dampak yang signifikan dari kebijakan DD dan bantuan keuangan lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa dan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM),per kabupaten/kota,masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan status desa di Maluku,”kata Gubernur.

Baca juga :   Sekda Buka Pelatihan Teknis Pelayanan Publik Dan Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Das

Adapun,jumlah status desa mandiri di Maluku sampai dengan tahun 2019,baru mencapai 10 desa (1 persen),desa maju 84 desa (7 persen),desa berkembang ada 376 desa (31 persen),desa tertinggal 580 desa (31 persen) dan desa sangat tertinggal ada 145 (12 persen).Selain status desa terdapat 636 desa yang dipimpin oleh seorang pejabat kepala desa.

Gambaran diatas secara langsung memberikan peringatan kepada saudara -saudara (para kepala desa),agar seoptimal mungkin melakukan evakuasi atas peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan strategi dan kebijakan terhadap upaya penyelenggaraan pemerintah desa.

Sementara itu,penyebab terjeratnya aparatur desa kedalam persoalan hukum,adalah rendahnya kuakitas sumber daya aparatur desa yang sering publik temui dalam keseharian praktek pengekolaan keuangan di desa terutama penggunaanu DD.

Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan peningkatan kapasitas secara berjenjang kepada aparatur desa ditingkat kabupaten/kota dan desa yang akses kewenagan langsung terhadap masyarakat desa.

“Untuk itu,saya berharap rapat kerja teknis ini diharapkan menjadi sarana penting bagi terciptanya kesamaan presepsi dan sinergitas antara sesama aparatur desa,baik ditingakat kabupaten/kota maupun desa,”tandas Gubernur.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

Check Also

Sekda Maluku Jadi Pembina Apel Di Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi

Ambon,N25NEWS.com-Setiap tahun, Indonesia memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional pada tanggal 12 Januari …