Breaking News

Hasan Slamet : Pungutan Di SD Negeri 3 PDK Ambon Adalah Maladminstrasi

AMBON,N25NEWS.COM-Sebagian orangtua murid di SD Negeri 3 PDK Kecamatan Sirimau Kota Ambon merasa resah dengan pungutan atau sumbangan yang diminta pihak sekolah tersebut, berturut-turut akhir-akhir ini.

Hal ini dikatakan,salah satu orang tua murid SD Negeri 3 PDK,yang tidak mau namnya diberitakan,saat ditemui,senin (18/3/2019)

Lebih lanjut kepada N25NEWS.COM,dia mengatakan bahwa Kepala Sekolah telah melakukan pungutan tanpa persetujuan orang tua murid,misalkan yang baru terjadi kemarin pihak sekolah meminta sumbangan secara berturut-turut untuk pemindahan salah satu guru.

Kemudian,bukan itu saja,ada juga sumbangan untuk studi tour,uang les,uang ujian dan sebagainya,hal ini  dianggap sangat memberatkan bagi orangtua murid yang memiliki penghasilan pas-pasan.Dia saja yang punya penghasilan tetap merasa kewalahan atas sumbangan-sumbangan yang diminta oleh pihak sekolah.

“Untuk itu Saya berharap adanya campur tangan pihak yang berwewenang untuk melihat hal ini,karena orangtua murid dan sayapun enggan melakukan protes karena takut anak kami akan menjadi korban,”harapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Kepala Sekolah,Ia pun mengakui bahwa telah meminta sumbangan dari orang tua murid,tapi katanya,uangnya  tidak dipegang,Seperti studi tour,hasil dari sumbangan itu tidak mencukupi yang akhirnya ditambah oleh pihak sekolah,hal yang sama pula pada sumbangan bagi guru yang pindah.

“Intinya saya tidak memegang dan memakai uang-uang tersebut,karena dipakai sesuai dengan rencana.Sehingga kalau ada orangtua yang menuduh bahwa Saya telah memakai uang-uang tersebut,itu tidak benar.Terkait sumbangan atau pungutan Saya merasa,hal itu sudah dijalankan oleh Kepsek sebelumnya dan Saya hanya menjalankan yang sudah menjadi kebiasaan  disekolah ini,”jelasnya.

Baca juga :   Usai 17 Agustus 2019, SUPM Waiheru Gelar Pandu Laut Indonesia

Sementara itu,Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Hasan Slamet ketika diminta tanggapannya mengatakan bahwa berdasarkan Permendikbud No 75 tahun 2016 dan ada juga PP No 17 tahun 2010  dan permendikbud No 44 tahun 2012 itu tentang komite dan dana bos,itu semua ada larangan terhadap pungutan-pungutan tersebut.

“Mengapa sampai ada dana bos? karena dana bos itu dia hadir untuk menghilangakan semua pungutan-pungutan itu.Mereka boleh melakukan pungutan asal jangan terima dana bos,tapi selama mereka terima dana bos dan menagih pungutan maka itu adalah pungutan liar,”jelas Hasan Slamet.

Jadi apa yang dilakukan oleh Kepsek SD Negeri 3 PDK, dengan melalukan pungutan adalah tindakan yang tidak benar,yang disebut maladministrasi artinya perbuatan melawan hukum, yang dilakukanan dengan cara yang tidak sah,maka sangsi untuk maladminstrasi ini adalah bisa saja yang bersangkutan itu bisa dilaporkan kepada atasannya.

“Sayapun berharap untuk orangtua murid bila menemukan hal-hal tersebut segera dilaporkan kepada pihak Ombudsmen,supaya hal tersebut bisa ditindaklanjuti,dan pelapor dirahasiakan identitasnya,”tandas Hasan Slamet.

Reporter : Aris Wuarbanaran

Editor     : Redaksi

 

About admin

Check Also

Program Tuntas Memcapai Target Di SMP Negeri 6 Ambon Resmi Di Jalankan

AMBON,N25NEWS.COM – Berbagai program yang telah dirancangkan oleh kepala sekolah beserta dewan Guru SMP Negeri …