Home / Pendidikan / Hasil UKG Menurun, Maluku Duduki Peringkat Terakhir  "Potret Pendidikan Di Maluku Jelang Hari Pendidikan Nasional"
Leunard Heppy Lelapary, M.Pd, Akademisi/Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Pattimura Ambon Sekaligus Aktivitis Dalam Potret Pendidikan Di Maluku, Jelang Peringatan Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2018

Hasil UKG Menurun, Maluku Duduki Peringkat Terakhir  "Potret Pendidikan Di Maluku Jelang Hari Pendidikan Nasional"

AMBON,N25NEWS.COM – Tamparan keras kini ditujukan bagi seluruh pelaksana pendidikan terhadap penurunan kualitas pendidikan di Maluku.

Penurunan kualitas pendidikan di Maluku tersebut dibuktikan melalui adanya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menurun hingga menempatkan Provinsi Maluku menduduki peringkat ke 34 dengan predikat pendidikan terendah diantara ke-34 Provinsi di Negara Indonesia.

“Sedangkan, pada beberapa tahun sebelumnya Maluku menduduki peringkat ke-33 dari ke-34 Provinsi yang ada. Ini artinya, kualitas pendidikan di Maluku bukan semakin meningkat malah semakin merosot dan tertinggal jauh,” ujar Leunard Heppy Lelapary, M.Pd  selaku akademisi pada Universitas Pattimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya pada Program Studi Bahasa Indonesia saat di temui N25News.com, Rabu (25/04) Di Kediamannya, Kadewatan Kota Ambon.

Diakuinya, ini tamparan yang betul-betul sangat memalukan kita khusus bagi pendidikan di Maluku.

“Dari persepektif pelaksanaan UKG saya kira tak mengalami peningkatan sama sekali justru kita malah menurun. Hal ini yang saya tekan kembali. Artinya jangan sampai cerita pintar di orang Maluku hanya di masa lalu saja. Misalkan Dr Johanes Leimena, A.G. Siwabessy dan pakar pendidikan lainya. Bagi saya, persoalan pendidikan ini terbilang sangat kronis,” cetus Lelapary.

Lantas, pertanyaannya apa akar masalahnya menurunnya pendidikan di Maluku?

Menurut Lelapary sebagai akademisi, tentunya para pelaksana pendidikan di Maluku harus dibenahi. Pembenahan pendidikan di Maluku harus melalui perbincangan bersama. Baiknya koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (DPRD Maluku)  Komisi IV serta pelaku pelaksana pendidikan Maluku.

“Sekarang sudah waktunya evaluasi dimana kira-kira posisi Maluku dan latarbelakang hal kita yang menjadi problematika pendidikan merendah di Maluku saat ini,” ucapnya tegas.

Terkait hal itulah, Lelapary menyebutkan posisi pendidikan di Maluku menduduki peringkat terakhir. Walaupun fakta lainnya, Hasil Ujian Nasional kita di Maluku mengalami peningkatan 100 % dan baik. Namun, fakta tersebut tak menjawab peringkat UKG sendiri.

“Soal tanggung jawab LPTK, Perguruan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Unpatti sebenarnya menjadi patron dalam pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi. Menghasilkan tenaga guru ini yang menjadi normatif kita. Apalagi FKIP rata-rata telah memiliki Program Studi yang terakreditasi B. Ini berarti dari sisi proses, harus menghasilkan output kelulusan ini sudah harus baik. Akan tetapi fakta UKG tak terbantahkan. Pendidikan di Maluku kita turun ke peringkat 34,” sesalnya.

Baca juga :   Wih, Siswa SMPN 6 Ambon Raih UN Tertinggi Di Maluku

Mengenai itu, dirinya mengungkapkan di Perguruan Tinggi, LPTK atau memang input kita yang mengalami masalah. Kalau soal itu kita mengalami masalah ini berarti evaluasi kita lakukan di tingkat SMA/SMK, SMP apakah proses pembelajaran di sekolah sudah baik atau belum.

“Sebut saja di Maluku, tidak semua tenaga guru adalah output lulusannya dari FKIP namun juga terdapat lulusan swasta diantaranya IKIP Gotong Royong, Universitas Darusallam maupun IKRA Buru. Nah, ini yang mestinya di benahi. Kemudian perlu dibuat forum LPTK Maluku,” pungkasnya.

Dirinya menambahkan, biasanya ada komunikasi soal pengembangan LPTK dan harus di sinergikan agar tak lagi terjebak pada fakta yang benar-benar miris.  Sehingga menurutnya, tak ada perubahan apapun terkait kualitas pendidikan di Maluku.

“Alih-alih saya menduga jangan-jangan ada ini merupakan adanya unsur politik. Ataukah memang kualitas guru kitalah yang seperti itu. Mereka kemudian di perhadapkan dengan keterpurukan seperti itu, akibatnya banyak kepentingan yang bisa di lakukan seperti halnya program Guru Garis Depan (GGD) yang dibentuk Pempus. Dengan sendirinya pempus bisa saja menghadirkan sejumlah guru dari luar Maluku untuk mengajar karena alasan mutu pendidikan Maluku rendah. Ini kemudian akan menjadi masalah baru lagi,” ujarnya.

Bisa saja interfensi pemerintah pusat terhadap keberadaan pendidikan di Maluku dengan alasan mutu pendidikan di Maluku rendah.

“Ini realita yang di sayang kan. Sehingga bagi saya perlu kerjasama. Mestinya di tahun lalu ketika UKG, setelah kita menduduki posisi ke 33, seluruh penyelenggara pendidikan sudah harus di konsolidasikan. Namun rupanya tidak. Orang kemudian berbondong bondong mengejar akreditasi institusional, tetapi terkahir nya tidak sehingga lagi-lagi Hasil UKG menjadi ukurannya,” serunya.

Berpaling dari evaluasi Pelaksana pendidikan, standar normatif yang di buat oleh pempus harus dilaksanakan oleh semua guru yang mengikuti pendidikan profesi guru. Evaluasi pribadi juga perlu ditingkatkan guna meningkatkan inovasi dan kreativitas pendidikan di Maluku.

Dari semua unsur itulah, merupakan penting untuk melakukan evaluasi kedepannya guna menyamaratakan sistem pendidikan terhadap guru-guru di daerah Maluku.

Mencakup hal itulah, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 02 Mei nantinya, Lelapary mengharapkan janganlah kita menjadikannya sebagai suatu perayaan seremonial saja melainkan kondisi pendidikan kita harus menjadi tanggung jawab bersama dan bahan evaluasi untuk kepentingan pendidikan kita kedepannya. (Amy Latuny)

About admin

Check Also

SUPM Akui Miliki Berita Acara Hibah Lahan Dari Pemda Maluku Oleh : Gali Markalin

AMBON,N25NEWS.COM -Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru Ambon mengakui memiliki berita cara pelimpahan hibah lahan …