Home / Opini / Hentikan Survei Manupulatif
Ilustrasi Hasil Survey Manipulatif

Hentikan Survei Manupulatif

AMBON,N25NEWS.COM – Tahun 2018 merupakan tahun politik dan sebentar lagi kita akan disibukan dengan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum (pemilu).

Menjelang pemilu masyarakat disuguhi berbagai hasil jajak pendapat atau survei mengenai tingkat popularitas dan elektabilitas dari calon kandidat Bupati,Walikota,Gubernur maupun Presiden.

Masyarakat sebaiknya waspada dan bijak mencermati publikasi survei-survei tersebut. Sebab tidak sedikit lembaga survei yang dijadikan legitimasi dukungan bagi parpol atau kandidat tertentu.

Mereka melakukan survei berdasarkan pesanan, sehingga hasil akhirnya pun cenderung memenuhi kehendak sang pesanan,bukan memotret realita riil di masyarakat.

Tak berlebihan bila terlontar pendapat bahwa saat ini sedang berlangsung perang survei abal-abal. Hal itu merujuk pada sejumlah publikasi hasil survei yang diindikasikan merupakan pesanan, sehingga hasil akhirnya tak mencerminkan sebuah proses akademik.
Namun dalam perkembangannya, metodologi survei ternyata bisa dimanupulasi sedemikian rupa, agar hasil akhirnya bisa sesuai dengan keinginan si pemesan.
Survei telah dibajak oleh oknum intelektual yang bekerja di lembaga-lembaga survei, demi keuntungan materi. Mereka rela menggadaikan independensi akademis, demi memenuhi syahwat politik kalangan parpol dan politisi tertentu.

Inilah salah satu dampak negatif dari rezim pemilu langsung. Parpol dan politisi rela menghalalkan segala cara, termasuk menodai kerja ilmiah survei, demi kemenangan politik.

Ironisnya oknum intelektual yang bekerja di lembaga survei, rela dijadikan kendaraan politik dan alat legitimasi parpol atau politisi tertentu.

Hasil survei yang manupulatif tersebut dijadikan alat propaganda dan kampanye, demi tujuan pemenangan pemilu. Publik atau pemilik suara digiring pada sebuah rekayasa ilmiah. Hasil survei diklaim sebagai sebuah kerja ilmiah berdasarkan fakta riil dilapangan.

Padahal, sejak awal hasilnya telah di rumuskan, dan metodologinya dirancang sedemikian rupa. Agar mengarah pada hasil yang sebelumnya telah di tentukan.

Baca juga :   DPC Hanura Optimis Pasangan“BAILEO” Bakal Menang 80 Persen di MBD

Kenyataan seperti ini tentu menjadi bencana akademik. Betapa tidak lembaga survei lain yang konsisten menjaga independensi, turut dicurigai dipesan pihak tertentu.

Padahal hasil survey mereka benar-benar bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan jauh dari rekayasa. Namun oleh parpol atau politisi yang merasa dirugikan, dengan mudah menuduh hasil survei itu sebagai pesanan.

Masyarakat pun dengan mudah percaya tuduhan itu, karena melihat maraknya survei manupulatif di masa menjelang kampanye saat ini.

Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menaruh perhatian serius pada fenomena survei manupulatif.

Harus ada aturan tegas mengenai lembaga survey selain menginventarisasi lembaga survey yang ada,
Perlu ada aturan bahwa survey yang dilakukan secara independen oleh lembaga survei yang boleh di publikasikan. Lembaga survey tetap diizinkan melakukan penelitian berdasarkan pesanan parpol atau kandidat tertentu, namun hasilnya tidak boleh di publikasikan, hanya untuk kepentingan internal pesanan.

Sebab jika dipublikasikan berpotensi menyesatkan public, Seiring dengan itu, para pengelola lembaga survei, yang notabene adalah kalangan intelaktual, harus menjunjung tinggi kode etik dan konsisten. Hentikan upaya-upaya pembodohan dan penyesatan public dalam survey politik.
(Aris Wuarbanaran)

About admin

Check Also

Ridwan Rahmah : Kegiatan Penyelidikan Ditreskrimsus Polda Maluku Merusak Sistim Hukum

AMBON,N25NEWS.COM – Palaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Maluku Ridwan Rahmah dalam keterangan pers minggu …