HMI Cabang Ambon Pertanyakan Eksistensi Kinerja Tim Gustu Covid-19 Pemprov Dan Pemkot

AMBON,N25NEWS.com-Apakah terlepas dari PSBB Transisi tahap pertama dan kedua,kota Ambon akan kembali ke new normal ataukah ada lagi PSBB lanjutan,mungkinkah PSBB provinsi Maluku ?.Hal inilah,yang dipertanyakan Ketua HMI Cabang Ambon,Burhanudin Rumbouw,terkait kebijakan Tim Gugus Tugas (Gustu) Covid-19 provinsi Maluku dan kota Ambon.

“Terkait dengan kebijakan Tim Gustu Covid-19,Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon,serta tim pengawas Civid-19 DPRD provinsi Maluku,dan Pansus DPRD kota Ambon,kami menilai tidak serius dalam penanganan penyebaran virus corona di Maluku dan kota Ambon,”kata Rumbouw,kepada awak media,selasa (11/8).

Lebih lanjut dia menilai, ketidak kepercyaan masyarakat terhadap Tim Gustu Covid-19 provinsi Maluku dan Tim Pengawas Covid-19 DPRD provinsi Maluku,disebkan ketidak terbukaan dalam transparansi data dan anggaran Covid-19.Bahkan,fungsi pengawasa dari DPRD Maluku terhadap pemerintah daerah (Pemda) sangat lemah.

Selain itu,pemotongan APBD 50 persen oleh Pemda yang di alokasikan untuk penanganan Covid-19,seharusnya penggunaan anggaran ratusan milyar itu,disesuikan dengan jumlah data orang-orang yang terpapar corona.Namun,faktanya kebijakan tidak sesuai dengan realitas di masyarakat.

“Kebijakan yang tidak sesuai inilah yang kami lihat kemudian semakian memperkeruh suasana dan ketegangan sosial dilingkungan masyarkat di sebabkan oleh kebijakan tidak terkelola secara baik oleh pemerintah sendiri,”jelas Rumbouw.

Sedangkan,dalam pertemuan Tim Pengawas Covid-19 DPRD Maluku,bersama Dinas Kesehatan provinsi dan sejumlah direktur RS swasta di Ambon pada hari senin 8 Juni 2020.Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala,menilai belum adanya transparansi Pemda dalam penggunaan anggaran untuk penanganan corona,bahkan dua legislator Turaya Samal dan dr.Elviana Pattiasina miliki penilaian yang sama.

Rumbouw juga menjelaskan terkait informasi yang di sampaikan tim Gugus Covid-19 provinsi Maluku pada hari senin 10 Agustus 2020,total kasus terkonfermasi positif bertamah menjadi 1,345 kasus setelah ada penambahan 15 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 berasal dari kota Ambon,14 pasien dan kota Tual 1 pasien.

“Jika kita kembali melihat pada saat PSBB tahap 1dan 2, kota Ambon bergeser dari zona merah ke zona orange,namun faktanya setelah kebijakan Pemkot terkait PSBB transisi tahap 1 dan 2 Ambon kembali terjadi peningkatan kasus terpapar dan bergeser dari orange ke zona merah,ini karena tidak efektifnya PSBB transisi dan pengawasan yang tidak benar serius,”tegas Rumbouw.

Baca juga :   Jasa Raharja Maluku Santuni Korban Laka Lantas Di Negeri Rutah

Rumbouw menilai seakan-akan ada skenario besar yang di mainkan tim Gustu Covid-19 kota Ambon,sejak awal PSBB tidak pernah ada keringanan untuk masyarakat yang mengurus surat rapid test. Anehnya setelah PSBB transisi ada kebijakan dari Pemkot Ambon yang di khususkan pada warga yang memiliki KTP Ambon untuk tidak membayar rapid test ketika melakukan perjalanan keluar kota Ambon.

Rapid test gratis adalah bagian dari salah satu cara tim Gustu Covid-19 kota Ambon,membuka ruang aktivitas dan kebebasan bagi setiap orang untuk masuk keluar kota ambon.Kondisi seperti ini,ketika tidak diperhatikan maka kota Ambon tidak akan selesai dari virus Corona.

Adapun,yang lebih aneh terkonfirmasi positif Covid-19, yang tiba-tiba membludak di lingkaran ASN, sedangkan yang lebih fokus menjaga protocol kesehatan itu para ASN.Sangat bedah jauh,dengan masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar, rumah makan, mobil angkot.Masyarkat suda jarang gunakan masker,tidak lagi menjaga jarak ketika naik mobil,tapi masyarakat jarang terpapar Covid-19.

Entah siapa yang patut di salahkan,namun kondisi ini ketika tidak ditengani dengan baik,lambat laut akan berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lebih parah lagi akan menimbulkan keresahan yang bekepanjangan dan terjadi konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Untuk itu,tim Gustu Covid-19 Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon,jangan hanya menegaskan kepada masyarakat kecil yang tidak berdaya,untuk tertib protocol kesehatan, jangan hanya membagi masker lalu membatasi aktivitas pencarian nafkah oleh masyarkatan kecil, bantuan Bansos akhir-akhir ini tidak terlihat lagi di lingkungan masyarakat.

“Anggaran penanganan covid 19 oleh tim gugus tugas covid 19,yang bagitu banyak (49,6 M),tetapi tidak pernah ada transparansi di masyarakat, bahkan kami melihat,terjadi saling curiga atara DPRD kota Ambon dan Tim Gugus Tugas kota Ambon,”ujarnya.

“Saya berharap,semoga Tim Gugus Tugas Covid-19 provinsi Maluku,Tim Pengawas Covid-19 DPRD Maluku,Tim Gustu Covid-19 kota Ambon dan Pansus DPRD Kota, harus saling berkoordinasi dan mengajak seluruh stakeholder demi menjaga keamanan, ketertiban dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di provinsi Maluku,”tandas Rumbouw.

Editor : Aris Wuarbanaran

Check Also

Babinsa Peduli Desa

TUAL,N25NEWS.com – TNI berdiri untuk kepentingan rakyat, membantu kesulitan rakyat dan mengayomi rakyat, sebagai Aparat …