Home / Hukum dan Kriminal / Husen Wasahua Sentili Pemkab Buru Nakal

Husen Wasahua Sentili Pemkab Buru Nakal

AMBON,N25NEWS.COM – Melalui mediasi baik Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri bersama Kejaksaan Negeri Ambon pada 2010 lalu, kepada pemerintah daerah Kabupaten Buru, diminta membayar sebagian lahan    yang pakai pihaknya.

“Akan tetapi, Pemda Kab. Buru, dalam hal ini Bupati buru sendiri Nakal. Tak patuhi aturan PTUN,” Ungkap Husen Wasahua, Kuasa Hukum Ramli Ade Kari Buton, pemilik tanah lahan garapan di Desa Lilialy, Namlea.

Kepada N25NEWS.COM, (31/03) diakui Husen bahwa lahan yang kemudian dipakai pemkab Buru mencapai 90 hektar dari keseluruhan lahan milik Ade Kari yang berjumlah 258 hektar.

“Untuk hal pembangunan Gedung Kantor Bupati dan aset daerah lainnya, Pemkab Buru kemudian harus membayar sejumlah uang dengan nilai Rp 15 Miliar untuk 60 hektar tanah dan Rp 12 Miliar untuk 30 hektar guna pembangunan perumahan PNS. Namun, Nyatanya Pemkab Buru tak manfaatkan waktu yang di berikan oleh Pihak Kejaksaan maupun PTUN,” Bebernya.

Rupanya, Sejak tahun 90an saat membangun sudah ada sanggahan bahwa tahan lahan ini milik Ramli Ade Kari Buton. Hingga pihak Pemkab tak percaya bahwa tanah ini miliknya. Tanpa disadari Pemkab Buru telah berdiri di atas tanah sengketa.

“Masalah ini kemudian pecah pada tahun 2003 silam, memasuki ranah hukum, dengan melawan Husen Wamnebo, Anak dari pemilik lahan yang menjual tanahnya kepada orang tua Ade Kari, Koja Wamnebo. Berlarut hingga diajukan banding oleh Ade Kari ke jenjang paling tinggi yakni Mahkamah Agung,” pungkasnya.

“Asal mula pecahnya sengketa kini di ketahui rupanya, terjadi ketimpangan sengketa, yakni proses jual beli oleh orang tua dan kakeknya Husen Wamnebo, Koja Wamnebo dan Orang tua Ade Kari sebelum Husen menjual tanahnya kepada Feri Tanaya dan Mochtar Mukadar masing-masing beserta sertifikat tanahnya,” tandas Wasahua.

Baca juga :   Kepala BNNP Maluku : Tidak Ada Pesta Dan Tidak Ada Sarang Narkotika Di Kediaman Saya

Alhasil, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70.K/TUN/2015 tertanggal, selasa 07 April 2015 “Perkara Kasasi Tata Usaha Negeri” Jo, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93.K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 “Perkara Kasasi Perdata”Jo  serta putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 kemudian menegaskan Ade Kari sebagai pemenang dalam perkara sengketa tanah tersebut,” bebernya.

Pikirnya, Pemkab Buru sampai sekarang mereka seperti gerombolan, seakan-akan tak terima kalau tanah itu milik Ade Kari. Dan menganggap Fery Tanaya sebagai pihak yang paling benar.

“Justru karenanya, hukum di abaikan. Pemkab ajha tak menghargai putusan tertinggi di negara ini.
Ini sangat naif bagi kita, masyarakat yang ada di kabupaten Buru. itupun karena Fery, hukum dianggapnya tak berlaku.

Selain itu, pihaknya meminta itikad baik dari pihak Candrawati Mukadar, sertifikat hak milik No.336 atas nama Hasan Mukadar SH,serta sertifikat hak milik  No 337 atas nama Drs.Mochdar Mukadar M.BA.

“Untuk itu pemulihan hak didalam hukum akibat perbuatan melawan hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh yang melanggar kepada yang dilanggar adalah “ pemulihan hak” yakni dipulikannya hak untuk memiliki dan menerima apa yang menjadi milik lahan/areal 90 Hektar adalah milik Adi Kari Buton,” tutupnya. (Amy Latuny)

About admin

Check Also

Tingkatkan Pelayanan KB,Dinas PPKB Buru Siapkan Mobil Operasional

AMBON,N25NEWS.COM-Proses pendistribusian alat-alat kontrasepsi yang disalurkan dari Pemerintah Provinsi Maluku ke Kabupaten,dan di  salurkan lagi …