Breaking News

Idrus Rolobessy Layak Gugat Bank Maluku

AMBON,N25NEWS.COM – Sistim bodyguard yang diamankan dalam manajemen Bank Maluku yang sangat nyata terjadi merupakan sebuah extra ordinary crime, yang mengakibatkan daerah mengalami kerugian ratusan milyard rupiah, bahkan mendekati angka 1 triliyun, mulai dari kasus reverse repo, kredit macet, penggelapan pajak hingga kasus surabaya yang masih terus berjalan proses hukumnya.

Kasus yang terjadi saat ini, merupakan korupsi gaya baru, satu dua terpidana korupsi pada Bank Maluku yang statusnya sudah incraht merupakan modus korupsi gaya baru yang diterapkan internal Bank Maluku, ini harus mendapat perhatian serius seluruh pemegang saham, terutama PSP.

Pasalnya, ini kasus yang tidak seharusnya terjadi, sebab selain merugikan keuangan daerah, kasus ini juga secara tidak langsung merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan, sebab dalam kasus ini kami juga menemukan bahwa telah terjadi tebang pilih dalam pemberlakuan hak atas sesama pegawai, terjadi pada dirut nonaktiv bank maluku-malut, yang mana setelah putusannya,yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan hak dia sebagai pegawai bank maluku, berbeda dengan temuan kita terhadap beberapa terpidana yang lain.
seharusnya dirut nonaktif masih tetap menerima haknya,sebelum putusannya incraht.

“Bukti yang kami miliki sudah cukup kuat,maka rasanya layak jika rolobessy menggugat bank maluku terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya jika di bandingkan dengan terpidana yang lain. Maka kami dari paparisa perjuangan maluku akan berkoordinasi dengan pihak rolobessy untuk segera menggugat bank maluku untuk menuntut haknya yang dizhalimi selama ini,” kata Koordinator Paparissa Perjuangan Maluku (PPM)95Djakarta, Adhy Fadhly, kepada wartawan, di Ambon, kemarin.

Terkait langkah ini, menurut Adhy, kami prinsipnya membongkar semua kejahatan terstruktur yang ada pada bank maluku serta hak keadilan yang sering terabaikan dalam manajemen bank maluku. Kasus, Idrus Rolobessy merupakan salah satu kasus bentuk kedzhaliman manajemen bank terhadap keadilan yang menjadi hak setiap individu.

“Bagaimana bisa sesorang yang telah divonis dan berstatus hukum tetap namun masih menerima gaji,plus tunjangan tunjangan lain, ini menyalahi aturan serta komitmen pemberantasan korupsi terutama di maluku,,,
ini hal yang sangat fantastis dan luar biasa,yang diterapkan pada bank maluku maluku utara.
mungkinkah akan ada rencana bank untuk mempukan cabang pembantu di daerah Lapas ?,” tanya dia.

Plt Dirut serta seluruh Dewan Direksi serta Dewan Komisaris, kata dia, harus bertanggung jawab atas kerugian negara atas proses pembiaran pembayaran gaji serta tunjangan tunjangan lain terhadap beberapa terpidana korupsi yang mana putusannya telah incraht. Ini sebuah kejahatan yang sungguh luar biasa yang belum pernah ditemukan di instansi lain selain Bank Maluku-Malut.

“Bisa di bayangkan bagaimana bisa seorang terpidana kasus korupsi masih mendapatkan tunjangan dinas,uang makan, dan lain-lain. Ini sama halnya Pemda Maluku melalui salah satu BUMDnya memelihara para koruptor,” jelasnya.

Ditambahkan, point berikut yang kami lihat,.manajemen Bank Maluku tidak menghargai dan mengindahkan, Drs Murad Ismail selaku PSP, sebab pantauan kami sejak pelantikan, belum ada pihak Bank Maluku yang melaporkan kondisi manajemen bank terhadap beliau,yang seharusnya di lakukan Plt Dirut maupun Dewan Komisaris.

“Kami berharap PSP bisa segera melihat kondisi bank maluku,beserta rangkaian kejahatan yang terjadi. Laporan terkait masalah gaji dan tunjangan2 lain yang masih didapatkan beberapa orang terpidana sementara kami siapakan,sambil lakukan koordinasi dengan pihak rolobessy untuk mengambil langkah hukum terhadap hak-haknya yang telah dirampas selama ini,” pungkasnya.

Editor : Redaksi)

 

About admin

Check Also

Kejati Maluku Diminta Usut Dugaan Korupsi ADD Dan DD Desa Taniwel

AMBON,N25NEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk mengusut penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi …