Home / Pendidikan / 20 Persen Anggaran Pendidikan Di Maluku Hanya Wacana
Tresel Letlet, S.Pd, Pendidik Pada SMA Negeri 4 Kei Kecil, Kepulauan Kei Maluku Tenggara Sekaligus Seorang Aktivis Perempuan Di Sebuah Organisasi Besar Di Kampus, GMKI Komisariat KIP Unpatti Dalam Cermin Pendidik Jelang Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2018

20 Persen Anggaran Pendidikan Di Maluku Hanya Wacana

AMBON,N25NEWS.COM – Alokasi dana pendidikan yang disiapkan oleh negara dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) minimal 20% yang merupakan hak yang dimiliki untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kini hanya menjadi wacana belaka.

Selaku seorang pendidik pada SMA Negeri 4 Kei Kecil, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Tresel Letlet mengungkapkan anggaran terhadap pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di daerah minimal 20 % tersebut hanya sebuah tulisan yang di wacanakan, namun efek implementasinya tak lebih baik.

“Faktanya, proses pengembangan mutu pendidikan di daerah khususnya di Maluku saat ini mengalami penurunan. Jika dievaluasi, lagi-lagi pasca Ujian Nasional (UN) ataupun Ujian Kompetensi Guru (UKG) selalu dibuat perangkingan dan hasil mutu pendidikan kita di Maluku baik hasil siswa maupun guru selalu rendah. Miris memang Profil pendidikan kita,” cetus Tresel, (27/04).

Hal ini kemudian tak sesuai impian pelaksana pendidikan di Maluku jika dikaitkan menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan di Maluku yang menjadi profil peradaban dari negeri yang merupakan fokus utama harusnya dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pendidikan namun pertanyaan kemudian bentuk pendidikan seperti apakah yang mesti ditanamkan bagi generasi muda di negeri ini?

“Jika fasilitas dan sumber daya manusianya
termarginalkan, banyak gedung bertingkat dengan
fasilitas memadai serta sumber daya yang
berlapiskan sertifikat keahlian dan ribuan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang dimiliki oleh instansi-instansi non kependidikan di pusat kota negara, provinsi serta kabupaten/kota sementara fasilitas yang minimalis dengan kuota pelatihan yang secukupnya menjadi bagian tersisa yang dibagikan bagi penyelanggara pendidikan di negeri ini terhimpit oleh wacana kuota 20 % dan menurunnya pendidikan di Maluku,” tutur Tresel.

Terkait masalah tersebut, tanggung jawabnya sudah pasti adalah pemerintah. Dalam hal ini, Menteri secara Nasional, Gubernur/Kepala Dinas di tingkat Provinsi, Bupati/Kadis di Tingkat Kab/Kota, Kepala UPTD dan Kepala Sekolah disekolah serta Guru yg mendidik siswa/siswinya.

Kesalahan pengelolaan pendidikan ini menurut Tresel selalu lebih banyak ditunjukan kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru.

“Bagi saya hal ini dapat diterima sebagai kesalahan dari pihak sekolah apabila ini terjadi pada 1/4  sekolah yg ada didaerah. Namun, fakta lain membuktikan rata-rata semua sekolah mengalami hal yang sama. itu berarti apakah pimpinan dan dewan guru di semua sekolah tersebut tidak memiliki kualitas? ataukah ada hal lain yang seharusnya diperhatikan pemerintah sebagai evaluasi terhadap menurunnya kualitas sumber daya manusia,” pikirnya.

Terhadap persoalan pendidikan, Tresel menegaskan berkaca dari masa lalu dengan adanya keterbatasan fasilitas, akses informasi dan pembiayaan pemerintah namun swadaya masyarakat pendidikan tetap berjalan dengan hasil memuaskan saat itu. sementara di era yang anggaran pendidikannya telah disiapkan negara dengan akses informasi terbuka namun fasilitasnya malah tak tersedia.

Untuk itu, Tresel berharap pembangunan pendidikan di Maluku sekiranya di sama ratakan sama seperti pendidikan di daerah lainnya.Mengingat  beberapa  hari lagi kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional , dengan demikian persoalan pendidikan dengan anggaran yang di berikan negara untuk membenahi mutu dan kualitas pendidikan di Maluku tidak disalah gunakan oleh kepentingan sepihak.
(Amy Latuny)

About admin

Check Also

Pemkab MTB Biayai 150 Guru Kuliah S1 Di UT Ambon

SAUMLAKI,N25NEWS.COM – Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat (MTB) telah menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum Of …