Breaking News
Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku,Elvis Pattiselano

Indag Maluku Launching Aplikasi Pelangi Berbasis Android

AMBON,N25NEWS.COM-Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,yang mengamanatkan bahwa pengawasan barang beredar dan tertip niaga menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku,Elvis Pattiselano kepada awak media pada Acara Launching Aplikasi Pelangi yang berbasis android,yang berlasung di Kantor Dinas Perindag Provinsi Maluku,senin (20//5/2019).

Lebih lanjut Pattiselano mengatakan bahwa,”Dengan kondisi geografis Maluku yang begitu luas yang mana harus setiap saat melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota,rasanya agak sulit,sehingga tidak secara rutin kita memantau barang yang beredar di kabupaten/kota,seperti lebel barang yang tidak sesua dengan aturan,izin dan SNI nya,”kata dia.

Oleh sebab itu untuk memimalisir adanya peredaran barang dan tertip niaga itu,maka melalui arahan Dinas Perindag Maluku,digagaslah satu aplikasi yang namanya SiPelangi oleh Kepala Perlindungan Konsumen dan Tertip Niaga Provinsi Maluku .Aplikasi ini juga berbasis androit dengan maksud melibatkan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan dan melaporkan melalu aplikasi ini.

Pattiselano menjelaskan lagi bahwa,kalau ada masyarakat yang menemukan adanya ketidak beresan pada prodak yang dijual baik di toko maupun supermarket,maka masyarakat dapat memfoto prodak tersebut kemudian di send ke aplikasi Pelangi ini.Tetapi identitas dan nomor KTP dari si pengirim harus jelas.

Baca juga :   Harga Bawang Turun Di Pasar Ambon,Cabai Naik Rp.100 Ribu

“Nanti tim dinas perindag yang memilah,ketika di send dan notifikasi masuk pada sistem di kantor bahwa ada laporan yang masuk,maka nanti kita pilah.Pemilahan itu nanti ditindak lanjuti apakah sudah termasuk pelanggaran atau tidak,baru nanti kita akan turun ke lokasi,”jelasnya.

Sementara itu,kalau misalnya ada laporan dari kabupaten/kota, maka kami akan bekerja sama dengan dinas kabupaten/kota (untuk emergensinya),kalau laporan itu masuk nanti kita minta kabupaten tolong dipantau bahwa ada produk yang dijual tidak sesuai dengan ini tolong dilihat dan dilakukan pembinaan sambil menunggu waktunya untuk kami turun ke kabupaten/kota tersebut.

Adapun diketahui bahwa APBD Pemda terbatas dan tidak mungkin APBD yang terbatas ini dipakai setiap bulan untuk  turun di 11 kabupaten/kota.Kedepan jika anggaran pemda sudah memungkinkan maka otomatis secara rutin tim turun di kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan.Tetapi sementara ini kita menggunakan aplikasi ini untuk melibatkan masyarakat.

Kita sudah sosialisai dan bekerjasama dengan dua perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa pada fakultas ekonominya untuk sebagai relawan kemudian kita juga bekerjasama dengan sekolah menengah atas untuk siswa-siswinya itu menjadi relawan serta kita berikan kartu relawan,”tandas Pattiselano

Reporter      : Aris Wuarbanaran

Editor          : Redaksi

About admin

Check Also

Harga Bawang Putih Turun, Bawang Merah Murah Dipasar Ambon

AMBON,N25NEWS.com-Harga bawang putih berangsur turun dari Rp 40.000 menjadi Rp 32.000 per kilogram,harga ini tergantung …

×

N25NEWS.com