Inilah Transparansi ADD Yang Di Lakukan Pejabat Kades Waisarissa SBB

WAISARISSA,N25NEWS.COM – Dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat Desa, maka Pemerintah  Desa Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten SBB menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusuanan  Peraturan Desa yang dibawakan oleh  lima  Penelis /Narasumber, kegiatan berlangsung   di ruang rapat utama Kantor Desa Waisarissa, Sabtu (12/1/2019).

Kelima Penelis yang menjadi Narasumber dari kegiatan tersebut yakni, Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten SBB, Moksen Pellu, Kepala Bagian Pemerintahan SBB, Drs J.R Kapuate M Si, Kabag Hukum, Damis Soukotta, Kabid Pemerintah Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan (BPMD), Adrianto, Jumady dan Kabag Perencanaan Dari Badan Inspektorat SBB, Indra Maruapey

Saat membuka kegiatan sekaligus memberikan materi, Kepala Dinas Pemerintahan Desa, Moksen Pellu menyampaikan apresiasinya kepada Pejabat Waisarissa, Julius Paunno, sebagai pejabat yang luar biasa yang selalu menginginkan kemajuan Waisarissa.

Menurut Pellu, kegiatan Bimtek yang menghadirkan lima orang narasumber adalah sebuah upaya dan koordinasi yang  luar biasa baik dari kepala desa untuk mewujudkan kegiatan ini.

Menurut Pellu,  Pemerintahan Desa terdiri atas 2 bagian yaitu kepala desa bersama perangkatnya yang kedua BPD bersama unsur-unsurnya, kepala desa mengepalai perangkat, dibawah kepala desa ada sekretariat yang dikepalai okeh sekretaris desa yang membawahi tiga urusan dan empat seksi.

Di tambahkan Pellu, di Kabupaten SBB ada tiga Pejabat Desa yang secara luarbiasa mempraktekan transparansi  yaitu, pejabat Desa Waisarissa, Desa, Kawa dan satu Pejabat di Kecamatan Elpaputih.

“Dari pencairan tahap pertama, hingga ke tiga Mereka menaruh uang diatas meja baru kumpul semua perangkat Desa baru diumumkan, ini  jumlah Katong pung uang penggunaannya untuk kegiatan ini, untuk  ini kegiatan ini tanggung jawabnya PPK ini, dan lewat  ini Dia memberikan contoh yang sangat baik, di SBB ini cuma tiga  pejabat yang bikin begitu” jabar Kadis Pemdes.

Tetapi menurut Pellu, prilaku  Pejabat/kepala Desa lain, sangat berbeda dimana ada yang  begitu terima pencairan dana tidak pernah berada di Negeri untuk melakukan pelaporan penggunaan uang kepada perangkat desanya, tetapi malah ke Ambon menginap di Hotel dan menghabiskan uang tersebut untuk hal-hal yang negatif.

Pellu mengungkapkan,  BPD sebagai DPRDnya Waisarissa memikul tanggung jawab yang besar untuk mengontrol Pemerintahan Di Desa, “jadi BPD harus menjadi alat kontrol pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa,kalau ada tasalah dimana harus disampaikan”cetusnya.

Sementara Masyarakat diminta juga untuk terlibat secara Positif  terkait Desa Waisarissa, dimana kalau ada persoalan-persoalan yang kurang berkenan maka dapat menyampaikan Aspirasi lewat BPD, dimana  salah satu tugas dari BPD adalah menyerap dan menerima aspirasi masyarakat

“Kalau tidak ditindak-lanjuti, maka laporkan ke (Dinas) Pemdes, setelah itu kalau masih tidak ditindaklanjuti maka ke Inspektorat kalau masih juga maka ke yang berwajib yakni ke kepolisian kalau belum maka ke Kejaksaan.”urai Kadis Pemdes tersebut.

Karena itu,  jika ada persoalan harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Prosedur,  jangan jadi cerita diluar-luar yang dapat menyebabkan benih perpecahan di Desa “semua persoalan harus di selesaikan sesuai pentahapannya” cetusnya.

Di akhir Penjelasannya, Pellu menyatakan memasuki even politik di Tahun 2019, meski pilihan berbeda tetapi persatuan dan kesatuan dan kedanaian  Negeri Waisarissa  tetap harus dijaga,  agar  pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat bisa  tetap berjalan dengan baik yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.

Penulis : Nicko Kastanja

Editor   : Redaksi

About admin

Check Also

Tangkal Bahaya Hoax,Polres SBB Gelar Focus Grup Discussion (FGD)

PIRU,N25NEWS.com-Perkembangan teknologi yang cepat saat ini telah berkontribusi besar dalam perubahan cara berkomunikasi, bertukar informasi …

×

N25NEWS.com