Home / Maluku / Irjen : Ijin Pinda Tiang PLN Bukan Kewenangan Kakanwil Kemenag Oleh : Gali Markalin

Irjen : Ijin Pinda Tiang PLN Bukan Kewenangan Kakanwil Kemenag Oleh : Gali Markalin

AMBON,N25NEWS.COM – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI Prof. DR. Phil.H M. Nur Kholis Setiawan, MA menegaskan, bahwa proses perijinan PLN untuk memindahkan tiang listrik bergeser ke areal rumah dinas (rumdis) milik Kemenag bukan menjadi kewenangan Kakanwil Kemenag sebagai pimpinan Kemenag di Maluku.

Tetapi ijin baru bisa disetujui setelah melalui proses permohoan awal dari pihak PLN ke Kanwil Kemenag Maluku selanjutkan dengan dasar surat permohan dari PLN baru bisa ditindak lanjuti ke  Kemenag RI untuk selanjutnya mendapat ijin resmi pemindahan tiang.

“Biar tidak salah kapra, jadi begini pada prinsipnya Kemenag itu meskpun instansi vertical, tetapi ada pendelegasian wewenang, jadi pak Kanwil disini merupakan Menag provinsi dalam pengambilan kebijakan wewenang yang perlu sebagai pimpinan tertinggi di provinsi, sesuai aturan dan prosedur, khusus menyangkut dengan asset memilik Negara,sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kami di pusat.,”jelas Irjen sekaligus meluruskan opini  publik, pada wartawan usai melakukan pembinaan ASN lingkup Kemenag Maluku. Jumat(10/5).

Diakatakan, sebagai intasi pemerintah baik itu Kemenag maupun pihak PLN yang merasa memiliki kepentingan, meskipun itu untuk hajat orang banyak, sesuai prosedur yang telah diatur, siapa pun itu dia harus terlebuh dulu mengajukan permohonan dengan jalan berkoordinasi antara kedua pihak, selanjutnya akan diambiil langkah yang tidak merugikan satu dengan yang lain.

“Intinya harus ada koordinasi antara instansi pemerintah, meskipun PLN merupakan bagian dari BUMN tetapi itu juga memilik pemerintah, apa lagi dalam konteks ini kan tidak ada sama sekali tidak berbicara untung dan rugi, tetapi demi kepentingan masyarakat demi keamanan masyarakat, sehingga ini perlu harus didukung bersama-sama,”ungkap mantan Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI.

Baca juga :   Pelunas BPIH Tahap II Sudah Capai 99 Persen

Oleh sebab itu, terlebih dahalu harus ada langka koordinasi tertulis dari pihak PLN maupun lembaga instansi pemerintah lainnya, meskipun itu nantinya akan menjadi kewengan Kakanwil dalam memtuskan ya atau tidak, tetapi permohonan itu jjuga harus disampaiikan ke Kemenag RI untuk diketahui.

About admin

Check Also

KSOP Tegaskan PELNI Tidak Jualan Tiket di Pelabuhan Oleh : Gali Markalin

AMBON,N25NEWS.COM – Menjelang arus mudik lebaran Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas I A …