Breaking News

Jems  Masela : Ketua KPUD KKT Apatis

KKT,N25NEWS.COM – Tindakan Apatis Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki patut di pertanyakan pasalnya sikap masa bodoh yang di tunjukan terahadap para pemburu berita, alias wartawan lokal di Saumlaki, benar-benar menunjukan sang Ketua KPUD KKT Sdr. Regen Lartutul tidak memahami benar tentang kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi publik.

Kemerdekaan pers adalah kebebasan pers menjalankan tugas atau aktifitas jurnalistik yang meliputi kebebasan mendapat berita, kebebasan menahan berita, kebebasan mengolah berita, kebebasan menyusun berita, kebebasan menyiarkan berita.
Setiap bentuk pembatasan baik pembatasan preventif atau represif yang di lakukan tanpa mengikuti prinsip-prinsip atau tatanan demokrasi dan negara hukum, adalah pembatasan yang sewenang-wenang.

Informasi merupakan kebutuhan Pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujutkan penyelenggaraan negara yang baik.

Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, DPR-RI, DPD, DPR Prov, DPRD Kab/Kota, yang di selanggarakan oleh KPUD KKT, sebagai penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahun sekali, mengundang reaksi para Politisi, Akademisi, Aktivis, Pers, serta masyarakat, yang berada di negeri duan lolat ini, penuh dengan tanda tanya,di karenakan KPUD KKT tidak mampu mempertanggungjawabkan secara rinci, tahapan demi tahapan, hingga di duga tidak sesuai dengan mekanisme, dan tidak prosedural sesuai dengan UU Pemilu No.. 7 Tahun 2017.

Mengapa harus ada kemerdekaan Pers ? Apakah kemerdekaan pers dapat di batasi ? Pers adalah salah satu media tempat mewujudkan kebebasan berkomunikasi, tempat mewujudkan kebebasan berpendapat, tempat mewujudkan kebebasan berpikir, tempat mewujudkan kebebasan menyampaikan dan memperoleh informasi yang yang akan mengantarkan manusia mengembangkan saling pengertian dan kemajuan serta perubahan atau dinamika yang merupakan salah satu kebutuhan dasar (Kebutuhan Asasi) manusia atau individu maupun masyarajat pada umumnya.

Bagi rakyat adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan kepada Rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pengawasan, pelaksanaan.

Membatasi atau membelunggu kebebasan pers berarti meniadakan atau menutup kesempatan pertukaran kebenaran dan meniadakan kesempatan menemukan ukuran yang benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik.
Dalam hal kebebasan atau kemerdekaan berekspresi termasuk kebebasan pers, penulis mengatakan setiap upaya membungkam hak berekspresi, baik terahadap orang perorangan atau kelompok minoriras tertentu, berarti meniadakan sesuatu yang sangat penting bagi seluruh rakyat.
Inilah nilai-nilai sosial dan kemanusian yang terkandung dalam kemerdekaan pers.

Secara politik kemerdekaan pers juga berkaitan dengan Demokrasi. Sala satu sendi demokrasi adalah kehadiran kebebasan (fredoom).
Sala satu pilar kebebasan atau kemerdekaan demokrasi adalah “fredom if opinion” yang akan sangat terjamin kalau ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak ada demokrasi, atau kalaupun di sebut-sebut ada demokrasi, hal itu tidak lebih dari demokrasi semu belaka, atau suatu kelancungan belaka.

Pers sangat intensif mendiskusikan pemilu. Diskusi mengenai keikutsrtaan pers dalam pemilu, menemukan makna pemilu yang berhasil, dan ranjau-ranjau peraturan pemilu yang dapat menimpa pers.
Komunitas pers sepakat, pemilu mesti sukses. Tetapi tidak sekedar dalam makna pemilu berjalan tertib, damai, dan di laksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (di masa orde baru lasim di sebut jurdil). Impian lain, pemilu yang sukses kalau tidak ada pelanggaran. Kalaupun ada pelanggaran sangat minimal dan masi dapat di mengerti (understandable), sehingga tidak perlu menerapkan palu godam sanksi sebagaimna di muat dalam undang-undang.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Saumlaki. Permasalahan hukum pemilu dalam undang-undang pemilihan Umum, ada tiga jenis pokok persoalan hukum yaitu Pelanggaran, Persengketaan, dan Perselisihan. Pelanggaran pemilu meliputi, Pelanggaraan administrasi, Pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana. Jika seperti yang di maksutkan jenis pokok permasalahan hukum dan pelanggaran pemilu, terjadi di KKT duan lolat yang kita cintai, bagaimana warna demokrasi kita, dengan gonjang-ganjing penyelenggara yang secara kasad mata terjadi, Pemilu adalah pesta demokrasi dan bagian dari proses mendewasakan demokrasi.

Baik kemanusian, maupun demokrasi adalah sebagian dari sendi bernegara RI, di tambah pulau dengan jaminan hak asasi manusia yang di jamin UUD, seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkomunikasi, menunjukan kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang imperatif atau a must dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Lewat tulisan ini, penulis bertanya kepada KPUD KKT (Ketua & Komisioner)
Apakah Kemerdekaan Pers dapat di batasi ? Sehingga Ketua KPUD KKT, Tidak menerimah beberap Wartawan Saat mendatangi KPUD dan ingin bertemu beliu ? Jika memang ada pembatasan, Apa yang di batasi, dalam keadan apa di batasi, dan bagaimana cara membatasi ?

Pada saat ini, sudah ada berbagai undang-undang baik itu Undang-Undang PERS & Undang-Undang KIP, justru dengan adanya cara-cara pihak penyelenggara pemilu di KKT, Tidak ada kata tidak, untuk melarang, meniadakan, tugas dan fungsi PERS, guna suatu pemberitaan.

Asas supermasi hukum, dalam hal ini wartawan bukanlah profesi yang kebal hukum dari hukum yang berlaku, dalam memberitakan sesuatu, kuli tinta itu juga wajib menghormati asas praduga tidak bersala..

Oleh : Jems Masela, Anggota LAI
Kab, Kep, Tanimbar.

Editor :Redaksi

About admin

Check Also

Caleg Door to Door

N25NEWS.COM  – Pierre Felix Bourdieu (1930-2002) salah seorang sosiolog berkebangsaan Prancis mengatakan bahwa, muatan modal …